KEPUTUSAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI

PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

NOMOR 327/KPTS/M/2002

 TENTANG

PENETAPAN ENAM PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG

 MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

 

Menimbang :

a

bahwa untuk perkembangan wilayah propinsi, kabupaten/kota dan kawasan perkotaan yang serasi dan berkesinambungan harus ditunjang dengan tata ruang wilayah;

b

bahwa rencana tata ruang wilayah mempunyai jenis, karakteristik dan cara

penanganan yang berbeda – beda sesuai dengan tingkat kebutuhan pengaturan yang diperlukan tiap – tiap wilayah;

c

kriteria – kriteria teknik, tata cara penyusunan, tata cara peninjauan kembali dan pemanfaatan rencana – rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

Mengingat :

1

Undang - Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3493);

2

Undang - Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3839);

3

Peraturan Pmerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4

Keputusan Presiden No.62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

5

Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 tentang Kabinet Gotong Royong;

6

Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001entang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PENETAPAN ENAM PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG

KESATU

:

Menetapkan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada:

Lampiran I

:

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;

Lampiran II

:

Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

Lampiran III

:

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

Lampiran IV

:

Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

Lampiran V

:

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;

Lampiran VI : Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan;

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

:

Pedoman sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman 

dan acuan bagi para penanggungjawab pengembangan Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota serta Kawasan Perkotaan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dan kawasan perkotaan.

KETIGA

:

Semua ketentuan yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai diganti dengan yang baru.

KEEMPAT

:

Hal - hal teknis operasional yang belum diatur dalam Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1.

Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;

2.

Menteri Dalam Negeri;

3.

Menteri Pertahanan;

4.

Menteri Pertanian;

5.

Menteri Kelautan dan Perikanan;

6.

Menteri Kehutanan;

7.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

8.

Menteri Perhubungan;

9.

Menteri Lingkungan Hidup;

10.

Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

11.

Kepala Badan Pertahanan Nasional;

12.

Para Gubernur Seluruh Indonesia;

13.

Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;

14.

Sekretaris Jenderal Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

15.

Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

 

DITETAPKAN DI

: JAKARTA

PADA TANGGAL

: 12 AGUSTUS 2002