Pengumuman
 Download File Cover Laporan Kegiatan 2014 (Info Lengkap Hub. Perpustaakaan DJPR 021-7221336)                         Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 

 29 Maret 2012 | www.pikiran-rakyat.com

Perda KBU Hanya "Macan Kertas"

BANDUNG, (PRLM).- Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Peraturan Gubernur Nomor 58/2011 hanya menjadi macan kertas yang berisi aturan-aturan yang galak namun minim tindakan tegas. Selama tiga tahun sejak perda diberlakukan, ternyata tetap banyak masyarakat yang melanggar aturan itu dengan mendirikan bangunan tanpa ijin atau tidak sesuai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) di KBU.

"Perjalanan perda sudah tiga tahun lebih, seharusnya itu bisa menjadi penawar kegiatan pembangunan atau membatasi pembangunan di KBU. Tetapi, selama perda itu ada, selama itu juga semakin banyak pembangunan. Perda cuma jadi macan kertas, tapi nggak ada yang berikan sanksi meskipun banyak yang melanggar," kata Koordinator Walhi Cekungan Bandung Dadang Hermawan, di sela-sela audiensi Walhi dengan Kepala Dinas
Pemukiman dan Perumahan Jabar di kantor Diskimrum, Kawaluyaan Kota Bandung, Rabu (28/3).

Selain Walhi, audiensi itu juga melibatkan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Jabar dan Aliansi Masyarakat Bandung Utara (Ambu). Lembaga swadaya masyarakat itu menginginkan ada penindakan yang tegas pada setiap pengusaha yang melanggar perijinan maupun RTRW di KBU untuk menyelamatkan wilayah itu.

Dadang mengatakan, pemprov Jabar sebenarnya sudah mengetahui berbagai pelanggaran di sana namun disayangkan tidak ada tindakan lanjutan. Seharusnya, pemprov melalui Diskimrum memanggil dinas terkait dari kabupaten/kota dan perusahaan pengembangnya yang kemudian diberikan sanksi. "Meskipun memiliki ijin tetapi melanggar tata ruang, dan itu tetap harus ditindak," katanya.

Ia pun merasa diskusi dalam ruang sudah tidak diperlukan lagi untuk mengatasi pelanggaran di KBU. Diskimrum harus segera melihat ke lokasi dan melihat bangunan mana saja yang melanggar untuk langsung dibongkar dan diberikan sanksi. "Masalahnya, berani atau tidak?"


Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/182403


  BERITA DARI MEDIA
14/11/2014 | http://sinarharapan.co/
Pemerintah Didesak Tolak Revisi Tata Ruang Aceh
12/11/2014 | http://www.indopos.co.id/
Hari Tata Ruang, Momentum Keberlanjutan Kota
12/11/2014 | http://wartakota.tribunnews.com/
Pakar : Jakarta Perlu Tambah Ruang Terbuka Biru
11/11/2014 | http://news.bisnis.com/
Pendirian Perumahan Cluster Dan Apartemen Di Tangsel Tanpa Landasan
8/11/2014 | http://warta-andalas.com/
Di Depan Menteri PU, Wako Riza Tandatangani Piagam Kota Hijau

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2014
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id