Pengumuman
 Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 

 14 Desember 2011 | koran.republika.co.id

Proyek tak boleh tersandera lahan.

JAKARTA - Demi kelancaran proyek infrastruktur, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta masalah yang terkait dengan lahan harus segera dituntaskan. Pembenahan juga harus dilakukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). ''Semua harus berbasis tata ruang yang benar. Namun, pada waktu rapat di Manado, baru sembilan (daerah) yang selesai RTRW-nya sehingga itu dirasa menghambat, maka harus dicari terobosan,'' kata Hatta, di kantornya, Selasa (13/12).

Pengesahan RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Sidang Paripurna DPR pertengahan Desember 2011 ini memudahkan pemerintah dalam menyediakan lahan bagi infrastruktur. Hatta berharap daya saing Indonesia meningkat dengan adanya kepastian lahan ini. ''Kemudian, doing business kita akan naik, dan kalau itu membaik bagus,'' kata Hatta.

Menurut Hatta, RUU Pengadaan Tanah memberikan keadilan bagi kedua pihak, yakni pemilik lahan dan pemerintah yang membutuhkan lahan itu. Harga tanah juga ditetapkan melalui penilai independen. Bila mentok, dibawa pengadilan. ''Pengadilan bersidang maksimum satu bulan untuk menetapkan harga. Manakala pengadilan mengetok harganya sekian, itu mengikat dan harus dieksekusi,'' ujar Hatta.

Menurut Hatta, masalah pengadaan lahan yang belum selesai bisa berjalan sepanjang tidak menyentuh area yang menyangkut hutan. Hal tersebut diperlukan pembahasan lebih detail bersama DPR. Sedangkan, yang belum bisa berjalan dikoordinasikan Menteri Dalam Negeri.

''Intinya saya tidak mau terkunci. Proyek tidak boleh tersandera, catat itu. Orang dapat license kemudian tersandera bertahun-tahun tidak diapa-apain, itu tidak boleh terjadi, harus kita bongkar,'' kata Hatta menyinggung mengenai potensi mangkraknya pembangunan infrastruktur oleh swasta akibat tak tersedianya lahan. Namun, Hatta juga mengancam investor yang tak jua mengerjakan proyeknya dengan pencabutan izin investasi.

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur melalui pemberian insentif kepada investor swasta akan memberi dampak signifikan. Dia mengingatkan, pemerintah tidak punya cukup dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Padahal, masalah paling utama di negeri ini adalah masalah infrastruktur sehingga pemberian insentif kepada investor swasta bisa mengisi kekosongan pembiayaan.

''Tadi rapat akan mengusulkan untuk diberikan insentif yang menarik untuk swasta maupun BUMN untuk mau melakukan investasi di bidang infrastruktur. Dengan begitu akan berebut, akan berlomba-lomba,'' kata Chairul seusai mengikuti Rakor Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang dipimpin Hatta Rajasa di Kemenko Perekonomian, kemarin.

Dengan insentif ini, anggaran pembangunan infrastruktur selain pemerintah juga terbuka peluang dari swasta dan BUMN yang akan berlomba di bidang infrastruktur. Chairul menambahkan, insentif kepada swasta atau BUMN itu banyak variannya dan akan dikaji dan didalami lebih dahulu.

Jika proposal itu disetujui, BUMN dan swasta bisa berperan serta secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur. ''Menurut saya, ini adalah proposal besar. Detailnya apakah ini akan berbentuk perpres atau PP, usulnya akan kita buat. Bisa insentif pajak, bisa dalam bentuk lain,'' kata Chairul.

Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto menambahkan, banyak sekali proyek pemerintah yang masih tertahan dan terbengkalai akibat belum jelasnya permasalahan pengadaan lahan. Dengan pengesahan UU Pengadaan Tanah, dia berharap pembangunan sarana infrastruktur dapat dipercepat, terutama proyek yang terkait dengan investor swasta.

''Proyek-proyek pemerintah itu banyak juga yang nonjalan yang butuh lahan kayak bendungan. Tapi, utamanya barangkali yang skala penggunaan lahannya besar seperti proyek Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP), itu kan banyak membutuhkan lahan,'' ujar Luki.antara ed: rahmad budi harto


Sumber : http://koran.republika.co.id/koran/0/149972/Hatta_Minta_Masalah_Lahan_Dituntaskan


  BERITA DARI MEDIA
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
16/10/2014 | http://www.medanbisnisdaily.com/news
Mendagri Canangkan Batubara Pusat Kawasan Industri Aluminium
16/10/2014 | http://nasional.republika.co.id/
DPRD Ingin Adanya Taman Interaktif di Kelurahan
13/10/2014 | http://berita.suaramerdeka.com/
Penyusunan Raperda Tata Ruang Purwokerto Libatkan Masyarakat

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id