Pengumuman
 Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                         Download Cover Kegiatan 2013                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 19 Agustus 2009 | Wilayah I

Muatan RTRW Kota Batam Harus Sinkron Dengan Rencana Tata Ruang KSN BBK

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam tidak dapat dipisahkan dengan RTR Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan dan Karimun (KSN BBK). Bahkan sebenarnya, 80% muatannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang telah diatur dalam Raperpres KSN BBK. Yang perlu diatur dalam RTRW Kota Batam hanya tinggal hal-hal yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Meskipun demikian, sinkronisasi harus tetap dilakukan untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang. Demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah I, Bahal Edison Naiborhu dalam Kunjungan Konsultasi DPRD Kota Batam dan Otorita Batam tentang Ranperda RTRW Kota Batam, di Jakarta akhir pekan lalu.

Edison mengakui, penetapan RTRW Kota Batam tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, karena dokumen ini akan menentukan nasib Kota Batam dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Jadi, harus ada kepastian bahwa tidak ada konflik dengan peraturan yang ada di atasnya, serta tidak boleh ada penetapan zona yang saling tumpang tindih. Selain itu, RTRW Kota Batam juga harus disesuaikan dengan RTR KSN BBK yang saat ini masih dalam pembahasan di Pusat.

Koordinator Tim DPRD Chablullah Wibisono mengatakan, kebutuhan akan RTRW Kota Batam sudah sangat mendesak. Saat ini masyarakat Batam sudah mulai resah. Ini karena status lahan yang dimiliki masyarakat menjadi tidak jelas. “Banyak kasus, sertifikat yang dimiliki masyarakat tidak diterima oleh bank sebagai jaminan pinjaman dana. Ini menjadi beban moral Pemkot terhadap masyarakat,” jelas Chablullah.

Chablullah juga meresahkan terhambatnya investasi di Batam. Banyak pengusaha yang meragukan kepastian hukum dalam berinvestasi di Batam, karena belum disahkannya RTRW. “Ini dapat mengancam perwujudan visi Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut Edison menjelaskan, saat ini RTRW Kota Batam sudah menjadi prioritas Pemerintah. “Namun, penyusunan RTRW memang memerlukan proses yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang,” tegas Edison
.
Ada Dua Ranperda Menunggu

Dalam kesempatan tersebut, Chablullah juga menjelaskan mengenai adanya dua Ranperda yang juga menunggu RTRW Kota Batam. Yaitu, Ranperda Kota Batam tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan Ranperda tentang Penangkaran Sarang Burung Walet. “Dua Ranperda tersebut telah selesai dibahas di DPRD, namun belum bisa disahkan mendahului RTRW,” imbuhnya.

Menurut Edison, Kedua Perda tersebut memang masih terganjal karena muatannya tidak terpisahkan dengan RTRW. Antara lain, mengenai penetapan zona-zona pelestarian, perlindungan terumbu karang dan zona-zona penangkaran sarang burung walet.

Edison menambahkan, pihaknya mendukung Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Batam. Ranperda ini dinilai merupakan langkah konkrit Pemerintah Kota Batam dalam menangani pelestarian terumbu karang. Selain itu, Ranperda ini juga dinilai dapat mendukung salah satu sektor unggulan Kawasan Andalan Laut Batam dan sekitarnya, yaitu sektor pariwisata. “Ranperda ini sangat bagus untuk pendetailan RTRW, agar lebih operasional. Jadi, perlu pendetailan lokasi pelestarian terumbu karang dengan pendekatan clustering pulau-pulau kecil,” ujar Edison.

Ranperda tentang Penangkaran Sarang Burung Walet masih perlu dikaji kembali. Menurutnya, adanya penangkaran sarang burung Walet di Batam dapat merusak citra Kota Batam dan tidak sesuai dengan peran Batam sebagai mitra investasi Johor dan Singapura. Kegiatan ini harus dibatasi di Pulau Batam, dan dialihkan ke pulau kecil lain yang tidak berpenghuni, tegas Edison (sha/ibm).


Sumber : admintaru_190809


  BERITA DARI MEDIA
14/4/2014 | http://www.indopos.co.id/
Harus Tunggu Rekomendasi Gubernur, Kadin Minta Pembangunan Diratakan
14/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
Dinas Tata Ruang akan Terapkan RTH ke Toko dan Mall
14/4/2014 | Lampung.tribunnews.com
Walhi Lampung Dukung Penertiban Bangunan Liar
10/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
DTRB Makassar Ajak Pengusaha Adakan RTH di Toko dan Mall
7/4/2014 | http://www.beritasatu.com
Pemerintah Janji Tegakkan Aturan Tata Ruang untuk Kurangi Bencana

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611