Pengumuman
 Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basoeki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Ikuti Special Talkshow Economic Challenges di Metro TV, Senin 29 September 2014, Pukul 21.05 - 22.00 WIB bersama narasumber : 1. M. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Sumarjo Gatot Irianto (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian), 3. Nusyirwan Soejono (Anggota Komisi V DPR-RI Fraksi PDI-P), 4. Prof. Bustanul Arifin (Akademisi dan Pengamat Pertanian) dengan tema                          Saksikan SUKA-SUKA Edisi Kota Pusaka Ternate di Kompas TV tanggal 1 November 2014 Pukul 09.00-09.30 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Dr. Ir. Luluk Sumiarso, M.Sc (Ketua Dewan Pembina BPPI), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman SH, MM (Walikota Ternate), 4. Ir. Arifin Djafar, MBA (Wakil Walikota Ternate)                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 4 Juni 2009 | Nasional

Penegakan Hukum Diperlukan Untuk Antisipasi Komersialisasi Perkotaan

Ruang sekecil apapun di wilayah perkotaan merupakan modal kapital yang sangat menguntungkan secara komersiil. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah wilayah yang tadinya tidak didesain atau diperuntukkan sebagai ruang komersiil pun berubah fungsi sebagai wilayah komersiil, seperti perdagangan dan jasa. Diperlukan penertiban, law inforcement dan kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya komersialisasi perkotaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Selatan Widyo Dwiyono dalam acara Dialog Tata Ruang Bersama Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Rabu (3/6).

Lebih lanjut Widyo mengungkapkan, komersialisasi perkotaan tidak hanya melanggar kaidah penataan ruang namun juga berpotensi merusak lingkungan. Dapat dikatakan pula perilaku ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip suistainable development. Di Jakarta, banyak bangunan elit yang saat ini berubah fungsi dari hunian menjadi tempat usaha maupun sekolah. Seperti halnya bangunan yang berada di kawasan Menteng di Jakarta Pusat, Pondok Indah dan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan.

Upaya penertiban yang saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah adalah mengembalikan peruntukan ke fungsi semula. Wujud penertiban yang secara nyata telah dilakukan adalah di kawasan Kebayoran Baru. Awalnya, Kebayoran Baru diperuntukkan sebagai kawasan hunian/perumahan namun seiring perkembangannya saat ini telah berkembang sebagai kawasan sentra bisnis. Untuk meminimalisasi perubahan yang semakin drastis, hal ini telah ditindaklanjuti melalui penertiban agar sesuai dengan fungsi kawasan. “Upaya sosialisasi kepada aparat terkait dan masyarakat juga terus digalakkan untuk mewujudkan lingkungan yang asri”, ujar Widyo.

Juru bicara warga kompleks Pondok Indah Louis M Pakaila menjelaskan, warga di lingkungan permukimannya memiliki kepedulian yang tinggi dalam mempertahankan lingkungan yang asri. Saat ini, di Pondok Indah sendiri terdapat enam kawasan komersial yang perlu upaya penertiban.

Upaya penertiban yang selama ini telah dilakukan adalah dengan memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan hingga pelaporan kepada pihak berwenang seperti Walikota. Khusus untuk bangunan semi permanen, bila tidak ada respon dari yang bersangkutan akan langsung dibongkar secara paksa. Hambatan lain yang dijumpai oleh warga Pondok Indah adalah kurangnya dukungan dari aparat Pemda terkait pendirian bangunan dan implementasinya yang sesuai dengan RUTR, tegas Louis.

Mekanisme penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya dilakukan dengan memberikan interval waktu secara bertahap. Hal ini dimulai dari 3 hari untuk pemberitahuan, 7 hari berupa peringatan tertulis, hingga 14 hari untuk penyegelan dan pembongkaran. Selain itu peranserta masyarakat harus terus ditingkatkan dan ditumbuhkan dalam mengelola lingkungan. “Tanpa penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tersebut tidak akan terwujud lingkungan yang nyaman dan asri”, tandas Widyo.(Nik/Sar)


Sumber : admintaru_040609


  BERITA DARI MEDIA
31/10/2014 | http://news.bisnis.com/
TARIK WISATA, Pekanbaru Tata Kota Tua
28/10/2014 | http://www.korankaltim.com
RTRW Provinsi Dibahas di BKPRN
28/10/2014 | http://nasional.rimanews.com/
Depok Hadapi Masalah Perizinan dan Tata Ruang
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id