Pengumuman
 Saksikan Celebrity on Vacation di Trans TV tanggal 30 Agustus 2014 Pukul 08.00 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Dirjen Penataan Ruang), 2. Ali Yusuf, S.Pt (Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman, SH. MM (Ketua JKPI) dengan tema Kota Pusaka, Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia                         Pengumuman Pemenang Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 17 Desember 2008 | blank

Peran Arsitektur dalam Penataan Ruang Kota

Ruang yang diartikan sebagai tempat manusia untuk bertempat tinggal dan melakukan aktivitas dalam perkembangannya akan dipengaruhi oleh penghuninya itu sendiri. Diperlukan adanya interaksi antara penghuni dan arsitek yang berfungsi sebagai perancang kota untuk mewujudkan sebuah ruang kota yang teratur. Ada 4 (empat) tingkatan arsitektur perkotaan yang harus dipenuhi guna mewujudkan sebuah ruang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu fungsional dalam arti mampu mendukung aktivitas penduduk, nyaman, indah secara visual, dan berbudaya yang dapat diartikan memenuhi kebutuhan dan emosional masyarakat. Demikian disampaikan oleh perwakilan URDI Wicaksono Sarosa dalam Dialog Special Tata Ruang di Radio Trijaya FM, Rabu (10/12).

Sementara itu, menurut Bambang Eryudawan dari IAI, perkembangan suatu kota tidak terlepas dari peran arsitektur dan aturan pendukung yang berlaku dalam suatu kota. Kondisi yang ada dimana kota dikatakan gagal bila antara tata ruang kota dan arsitekturnya tidak sehaluan, berjalan sendiri-sendiri, memiliki interpretasi yang berbeda, serta tata ruang itu sendiri gagal menangkap aspirasi dari masyarakat, terkait bagaimana seharusnya sebuah kota dibangun. Diperlukan adanya dialog antara perencanaan tata ruang dengan arsitektur yang dapat dimulai dari Pemerintah yang memiliki kewenangan regulasi, pengawasan, dan pemberi masukan untuk mewujudkan suatu ruang yang nyaman dan adil.

Guna mewujudkan pembangunan kota yang teratur,dukungan dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam hal ini. Pemimpin suatu kota harus memiliki visi dan misi yang kuat untuk mewujudkan sebuah ruang yang aman, nyaman, dan memenuhi aspirasi masyarakat. Sebagai contoh Paris, kota ini dulunya didesain dengan mengambil konsep militer dengan tujuan memperlancar gerak tentara dan sampai saat ini konsep tersebut masih dipertahankan oleh pemimpinnya dengan maksud sebagai ciri khas dari kota tersebut. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk mengatur ruang namun ijin terhadap pengembang untuk menata kota juga terus dikeluarkan oleh Pemerintah. Akibatnya kota berkembang secara semrawut dikarenakan hanya mementingkan satu pihak tanpa mempedulikan aspirasi dari masyarakat selaku subyek pembangunan.

Tantangan yang saat ini dihadapi oleh arsitek adalah bagaimana menciptakan sebuah kota modern namun tidak meninggalkan ciri khas dari sebuah kota (kontekstual). Untuk menyikapi hal ini maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi lokal yang berkembang di masyarakat baik itu perilaku maupun tata caranya. Arsitek yang seringkali dijadikan biang kesalahan apabila suatu kota tumbuh secara tidak teratur pada dasarnya tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan arsitek merancang sebuah kota dengan dilandasai peraturan yang berlaku di kota tersebut yang selanjutnya dengan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan. Kunci dari teratur atau tidaknya pelaksanaan pembangunan ini terletak pada Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2007 ini sebagai langkah awal yang baik untuk menciptakan penyelenggaraan penataan ruang konsisten.

Selain itu, adanya penegakan hukum untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat dalam bentuk dialog yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai wahana untuk menciptakan edukasi. Dari forum dialog diharapkan akan tercipta harmonisasi antara tata ruang dan arsitektur dalam mewujudkan sebuah ruang yang berkelanjutan.(nik/sar)


Sumber : admintaru_171208


  BERITA DARI MEDIA
18/9/2014 | http://makassar.tribunnews.com
Penimbunan Laut Hambat Ranperda RTRW DPRD Makassar
13/9/2014 | http://manado.tribunnews.com
Sekda Bolsel Percepatan Raperda Tata Ruang
13/9/2014 | http://property.okezone.com
5 Tantangan Permasalahan Tata Ruang di Indonesia
12/9/2014 | http://www.republika.co.id/
Pemkot Depok Langgar Aturan Tata Ruang Kota
12/9/2014 | http://www.korankaltim.com
Jaang: Samarinda Jadi Kota Jasa

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611