Pengumuman
 Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                         Download Cover Kegiatan 2013                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 15 Oktober 2008 | blank

PELESTARIAN HERITAGE

Fenomena pembangunan yang mengorbankan bangunan kuno makin marak. Dengan alasan ekonomi, pengrusakan bangunan bersejarah telah berlangsung di beberapa daerah. Terkadang, tata ruang pun mengorbankan warisan budaya atau heritage. Aspek-aspek apa saja yang diperlukan dalam penataan ruang tanpa harus mengorbankan heritage? Pertanyaan itu dilontarkan host di acara tolkshow interaktif Trijaya FM, Rabu (15/10).

Menurut Suhadi Hadiwinoto, Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, untuk melindungi dan mengamankan bangunan-bangunan kuno yang telah lama menjadi warisan budaya, diperlukan tiga aspek penting, yaitu, ada peraturan daerahnya, memiliki mekanisme atau perangkat untuk menerapkannya dan memerlukan kesadaraan disemua pihak untuk mematuhinya.

“Indonesia masih lemah dalam pelaksanaan peraturan pengamanan warisan budaya. Tetapi, kalau pemerintah, dunia usaha maupun anggota dewan menganggap kesadaran mematuhi peraturan itu penting, fenomena perusakan bangunan kuno mungkin dapat dihindari,” tegas Suhadi.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah kota harus mengantipasi dampak yang akan terjadi di masa mendatang. Seharusnya ada keseimbangan antara kebutuhan pengembangan-pengembangan bangunan fisik, ekonomi, dan budaya. Pembangunan yang ada saat ini, umumnya lebih memprioritaskan pembangunan fisik infrastruktur dan pembangunan ekonomi, sementara aspek budaya selalu menjadi korban, karena pemerintah dan swasta belum menganggap bangunan warisan budaya penting. "Saya berharap UU Penataan Ruang yang baru bisa membawa ke main stream yang sebenarnya,” tegasnya.

Untuk melestarikan aset-aset budaya, lanjut Suhadi, sebenarnya sudah ada aturannya dan sudah tercantum dalam Undang-undang No.26 tahun 2007. Sebaiknya pemerintah tidak mengerjakan sendiri, tetapi harus mengikut sertakan masyarakat.

Hal senada juga digarisbawahi oleh anggota Komisi IV DPR RI Ir. Marwahal Silalahi dalam perbincangan via telepon, bahwa ada perbedaan antara UU lama tahun 1992 dengan UU Penataan Ruang tahun 2007. Pada prinsipnya, UU Penataan Ruang yang baru bertujuan melestarikan budaya dan alam. Semua keinginanan untuk melestarikan warisan budaya sudah diakomodir di UU yang baru, dan UU ini sebagai payung hukum dalam mengambil sikap jika ada penyalahgunaan ijin pembangunan.

“Didalam UU Penataan Ruang, ruang adalah laut, darat dan udara. Semua yang ada di dalam bumi harus kita pelihara, kita kelola dengan tidak mengesampingkan semua aspek kekayaan alam yang ada. Jadi, Penataan ruang yang baru itu cenderung melestarikan alam, juga mengakui ritual-ritual kebudayaan yang memang sejak dahulu ada, sejak zaman purbakala hingga kini,” papar Silalahi. (HRN/WND)


Sumber : admintaru_151008


  BERITA DARI MEDIA
21/4/2014 | http://www.radarlampung.co.id
Wajah Kota Makin Amburadul
21/4/2014 | http://www.radarlampung.co.id
Kadistako: Tetap Mengacu Perda RTRW
21/4/2014 | http://www.republika.co.id/
Kementerian PU Siapkan Rp 1,5 Miliar Per Hektare untuk RTH
14/4/2014 | http://www.indopos.co.id/
Harus Tunggu Rekomendasi Gubernur, Kadin Minta Pembangunan Diratakan
14/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
Dinas Tata Ruang akan Terapkan RTH ke Toko dan Mall

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611