Pengumuman
 Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basoeki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 3 Juli 2008 | blank

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, telah menyelenggarakan acara Sosialisasi Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dengan pembicara tunggal, yaitu Direktur Jenderal Penataan Ruang (1/7/2008).

Acara Sosialisasi bertempat di Ruang Soehoed Warnaen, Bappeda Provinsi Jawa Barat dan dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heryawan dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat yang lebih dikenal dengan sebutan Dede Jusuf; DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Bappeda dan jajarannya; Bupati Majalengka; Para Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait; Perwakilan Kodam III Siliwangi, Kepala Kepolisian Jawa Barat, Pangkalan TNI Angkatan Laut II Bandung dan Pangkalan Udara Husein Sastranegara; Perwakilan dari Perguruan Tinggi Bandung; Perwakilan Asosiasi Profesi dan Pengembang, Kadin Jabar, LSM.

Pertemuan berlangsung sangat akrab yang diawali dengan laporan Ketua Bappeda Provinsi Jawa Barat selaku penyelenggara dan dilanjutkan dengan Sambutan dan Pembukaan oleh Bapak Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat.

Dalam sambutan singkatnya, Gubernur Jawa Barat menekankan agar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dapat dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat sampai tingkat Kabupaten dan Kota dan penyusunan RTRWnya tepat waktu. Untuk mewujudkannya agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjaga keserasian pembangunan antar wilayah, sehingga pembanungan dapat dilaksanakan secara bersama-sama tanpa ada pihak atau wilayah yang merasa dirugikan, sebagai adanya perbedaan prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing.

Yang sangat menggembirakan dan menghangatkan semua peserta dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut, adalah Gubernur secara langsung memandu acara paparan Dirjen Penataan Ruang Dep. PU. Dalam paparannya, Dirjen Penataan Ruang menekankan kepada isu-isu strategis yang masih menonjol, bahkan sudah menjadi isu global, diantaranya isu-isu bencana seperti banjir dan tanah longsor, krisis pangan akibat dari berkurangnya lahan pertanian, menurunnya kinerja infrastruktur sebagai akibat pertambahan penduduk di daerah perkotaan terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Untuk mensikapi isu strategis yang dihadapi, Dirjen Penataan Ruang menjelaskan bahwa pentingnya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dilaksanakan dengan menekankan kepada sprirt yang terkandung didalam pasal-pasalnya, berupa Keterpaduan, Keserasian-Keselerasan-Keseimbangan, Keberlanjutan, Keberdayagunaan-Keberhasilgunaan, Keterbukaan, Kebersamaan-Kemitraan-Perlindungan Kepentingan Umum, Kepastian Hukum-Keadilan, Akuntabilitas.

Dalam paparannya, Bapak Dirjen Penataan Ruang juga memberikan contoh-contoh simulasi perkembangan kawasan perkotaan dan berkurangnya lahan persawahan di Pulau Jawa , sebagai ilustrasi jika pembangunan tidak menggunakan kaidah-kaidah penataan ruang, seperti tidak terkendalinya pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan semakin berkurangnya lahan pertanian, khususnya lahan persawahan di Pulau Jawa, serta perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan Jabodetabekpunjur.

Bapak Dirjen menjelaskan juga tentang pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dalam prnataan ruang, serta tingkat kedalaman masing-masing Rencana Tata Ruang (RTR), baik RTR Nasional, RTR Provinsi, RTR Kabupaten dan RTR Kota berikut rencana yang lebih detailnya; muatan yang terkandung didalam RTRW, penjelasan mengenai persetujuan substansi dari penyusunan dan evaluasi materi Peraturan Daerah, serta sangsi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pada sesi terakhir, Dirjen Penataan Ruang menyampaikan himbauan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan penataan ruang dengan semangat (1) Tingkatkan kepedulian terhadap perwujudan dan kualitas ruang di sekitar kita; (2) Tingkatkan peran masing-masing pemangku kepentingan dengan menumbuhkembangkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia yang peduli penataan ruang; (3) Menyelesaikan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota sesuai jadwal yang terkandung di dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (4) Penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota secara simultan dengan penyusunan pedoman pelaksanaan dan peraturan yang konsisten; (5) Menata ruang secara bersama untuk kita semua tanpa kecuali (‘Planning For All’). Wil2


Sumber : admintaru030708


  BERITA DARI MEDIA
28/10/2014 | http://www.korankaltim.com
RTRW Provinsi Dibahas di BKPRN
28/10/2014 | http://nasional.rimanews.com/
Depok Hadapi Masalah Perizinan dan Tata Ruang
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
16/10/2014 | http://www.medanbisnisdaily.com/news
Mendagri Canangkan Batubara Pusat Kawasan Industri Aluminium

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id