Pengumuman
 Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 13 Desember 2007 | blank

Penataan Ruang Daerah Rawan Banjir

Ketidakpedulian kita terhadap penataan ruang tentu akan menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan seperti kasus banjir misalnya, bagaimana agar ruang-ruang publik dapat mengakomodir terhadap kepentingan semua pihak jawaban-nya adalah upaya pemerintah, swasta dan yang paling utama adalah peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang.

Akhir-akhir ini di Jakarta, bila hujan turun banyak orang yang ketar-ketir. Seperti kemarin saat BMG sempat memperkirakan bahwa beberapa hari akan terjadi hujan lebat sehingga luapan air akan terjadi di beberapa tempat. Banjir kalau kita lihat dikarenakan hambatan yang terjadi di aliran sungai yang banyak sampah.

Menurut Ir. Cut Savana, MSc, Kasubdit Pedoman Penataan Ruang, Direktorat Penataan Ruang Nasional, Departemen Pekerjaan Umum pada acara talkshow di Ramaco (13/12/07) perlu kita sadari bersama bahwa banjir itu fenomena alam akibat hujan. Secara normatif memang ada sifat-sifat hujan yang memang setiap tahun-nya bisa dikatakan debitnya 5 mm/tahun, 20 mm/tahun dan seterusnya. Harus kita amati bersama bahwa memang lokasi tempat banjir atau tempat air itu harus diadakan oleh kita, Kita harus mengkondisikan bahwa banjir itu bukan kita menghilangkan tetapi bagaimana meminimalisir. Jadi bagaimana kita meminimalisir dampak banjir itu.

Untuk itu diperlukan aturan, sebenarnya seperti sempadan sungai itu sudah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang sampai saat ini masih berlaku yang mengatur tentang itu, yaitu Permen PU No. 63 tahun 1993. Lebih lanjut menurut Cut, di sempadan sungai itu memang tidak boleh dilakukan aktifitas-aktifitas yang sifatnya permanent. Ada ketentuan - ketentuan tertentu untuk membebaskan sempadan sungai itu dari kegiatan - kegiatan tadi. Hal ini juga sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan bahwa sempadan sungai merupakan kawasan lindung, khusus pada daerah perkotaan ini harus dihijaukan.

Kondisi sekarang ini yang sangat mekhawatirkan, bahwa yang namanya urbanisasi di kota-kota tertentu terutama kota besar sangat tinggi yang setiap tahunnya. Lalu bagai mana sikap pemerintah mengantisipasi urbanisasi yang setiap habis lebaran pasti bertambah? Urbanisasi tentu membutuhkan lahan untuk tempat tingal, untuk kasus di perkotaan yang urbanisasinya tinggi otomatis akan beralih ketempat lahan - lahan kosong, apalagi dekat dengan daerah kerjanya. “Ini yang mengakibatkan lahan sempadan sungai atau di dekat rel kereta api ditempati oleh mereka dengan permanent” demikian jelas Cut.

Pemanfaatan ruang di sekitar sempadan sungai, diperbolehkan untuk apa ? Menanggapi hal ini, Cut menjelaskan biasanya dimanfaatkan untuk jalan inspeksi. Karena orang butuh ruang pedestrian untuk lokasi tertentu jarak yang dekat. Mereka membutuhkan jalan tersebut tanpa menggunakan kendaraan sepeda atau yang lain. ”Mengenai perencanaan sempadan sungai ini juga telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang sungai, dan ini juga sedang direvisi” jelas Cut. Dengan peraturan-peraturan tersebut, kita harapkan bagaimana masalah tata ruang itu betul-betul mengikuti aturan main yang kita atur melalui perencanaan yang ada.

Begitu pula untuk suatu kawasan perumahan ada kewajiban untuk membangun drainase dengan dimensi yang sesuai dengan luas perumahan. Begitu pula drainase untuk jalan utama, arteri primer, arteri sekunder ada ktentuan yang mengharuskan drainase. Kewajiban masyarakat adalah untuk memelihara lingkungan drainase di sekelilingnya.

Lebih lanjut menurut Cut, ada ketentuan PP No. 35, dimana dikatakan bahwa untuk membelokkan sungai harus seijin pemerintah yang memerintah di daerah tersebut, tidak bisa serta merta developer membelokkan-nya.

Kategori daerah rawan banjir, air mengalir ke tempat rendah, daerah dataran rendah itulah yang rawan banjir. Bila satu lokasi berada pada posisi tinggi, tetapi tiba-tiba developer membangun dengan menguruk dengan perubahan peil yang ada maka bisa saja berubah jadi daerah rawan banjir.

“Sebab itu ada Peraturan zonasi, artinya peil tanah juga akan di atur disana tidak bisa semuanya merubah muka peil tanah. Jadi rencana tata ruang itu bersifat komplementer. Untuk itu kita bersama –sama perlu mensikapi banjir ini dengan tata ruang yang benar” demikian tegas Cut. Lin


Sumber : admin taru


  BERITA DARI MEDIA
21/7/2014 | http://pekanbaru.tribunnews.com
Hari Ini Ranperda RTRW Pekanbaru Disahkan
18/7/2014 | http://analisadaily.com
Pembangunan Aceh Tanpa Konsep Tata Ruang
17/7/2014 | http://theglobejournal.com
KPHA Tuding Pemerintah Aceh Abaikan Konsep Tata Ruang
13/7/2014 | http://riauheadline.com
Proyek Jalan Poros Bagansiapiapi-Dumai Terkendala RTRW
13/7/2014 | http://riauheadline.com/
Pengesahan RTRW Riau Diserahkan ke Pemerintahan Baru

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611