Pengumuman
 Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                         Download Cover Kegiatan 2013                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 7 Juni 2013 | Perkotaan

Kebutuhan Pedoman Kriteria Zona, Subzona & Blok Terjawab Tahun Ini

Pedoman Kriteria Zona, Subzona dan Blok diperlukan untuk melengkapi Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kabupaten/Kota yang telah disahkan menjadi Peraturan Menteri (Permen) PU No. 20 Th. 2011, sedangkan Pedoman Teknis Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka diperlukan sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) sehingga akhirnya mendapat pengakuan sebagai kota Pusaka dunia (World Heritage City) yang ditetapkan oleh Unesco.

Demikian disampaikan Kasi. Standar dan Pedoman, Direktorat Perkotaan Andri Hari dalam pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Pedoman Kriteria Zona, Subzona, dan Blok dalam PZ Kabupaten/Kota serta Penyusunan Pedoman Teknis Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Jakarta. (4/6)

Pada kesempatan yang sama, Kasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat perkotaan Ludhfi Hamdri menyampaikan, bahwa kedudukan pedoman ini dalam penentuan kriteria zona, subzona, dan blok dengan RDTR harus jelas, dan konteks serta kelembagaan kota pusaka dalam rencana tata ruang juga harus dijabarkan dengan baik. Sementara itu, Kasi Pengaturan 1 Direktorat Tata Ruang Nasional Ramadhan Firdaus mengingatkan, bahwa pendelineasian zona dan subzona untuk kabupaten dan kota tentunya akan berbeda penanganannya dan ia juga berharap tim tenaga ahli bisa menarik pelajaran yang penting dari studi kasus dalam kegiatan ini.

Terkait masukan tersebut, Irman Herry, Ketua Tim Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Kriteria Zona, menjawab pedoman-pedoman sektoral yang ada saat ini seperti peraturan kawasan industri oleh Kementerian Perindustrian dan peraturan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan Rakyat belum memiliki kriteria dalam penetapan batasan zona dan subzonanya (fungsional) maupun untuk batasan bloknya (fisik). Pedoman ini kedudukannya sangat terkait dengan pengendalian karena membahas PZ, sehingga dalam pedoman yang disusun ini juga mengatur masalah sanksi berupa insentif dan disinsentif.

Sementara Irwan Gustriawan, Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Teknis Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka menjelaskan, bahwa kota-kota di Indonesia sebenarnya memiliki nilai-nilai budaya yang sangat tinggi dan layak diakui sebagai Kota Pusaka Dunia, namun sayangnya saat ini belum ada satupun kota yang memiliki kemasan sesuai yang ditetapkan oleh Unesco.

Andri hari pada penutupan menyampaikan pesan kepada tim tenaga ahli untuk memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan terutama pada saat bulan puasa dan lebaran. Pembahasan laporan pendahuluan pedoman ini dihadiri oleh kekerabatan subdirektorat (subdit) Pengaturan Penataan Ruang Nasional, Pembinaan Daerah Wilayah 1, dan Pembinaan Daerah Wilayah 2, serta subdit-subdit di lingkungan Direktorat Perkotaan. Diharapkan kedua pedoman ini dapat diselesaikan pada akhir tahun 2013.(tsh/har)


Sumber : admintaru_070613


  BERITA DARI MEDIA
14/4/2014 | http://www.indopos.co.id/
Harus Tunggu Rekomendasi Gubernur, Kadin Minta Pembangunan Diratakan
14/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
Dinas Tata Ruang akan Terapkan RTH ke Toko dan Mall
14/4/2014 | Lampung.tribunnews.com
Walhi Lampung Dukung Penertiban Bangunan Liar
10/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
DTRB Makassar Ajak Pengusaha Adakan RTH di Toko dan Mall
7/4/2014 | http://www.beritasatu.com
Pemerintah Janji Tegakkan Aturan Tata Ruang untuk Kurangi Bencana

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611