Pengumuman
 Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 6 Mei 2013 | Wilayah II

Pengembangan Kawasan Perdesaan Sebagai Amanat Kebijakan Penataan Ruang

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) merupakan program pengembangan kawasan perdesaan di bidang penataan ruang yang relatif baru, sehingga masih menimbulkan banyak pertanyaan bagi para pihak yang terlibat. Sebenarnya, program pengembangan perdesaan bukan merupakan hal yang baru, karena sudah dilakukan secara sporadis maupun sektoral pada beberapa kegiatan pengembangan kawasan demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Bahal Edison pada pembukaan Workshop Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) di Wilayah II di Hotel Century Park Senayan, Jakarta (2/5).

Workshop P2KPB kali ini memiliki tujuan untuk menghimpun masukan berbagai sektor Kementerian atau lembaga dalam mengintergrasikan rencana pengembangan kawasan perdesaan, sehingga dapat dihasilkan suatu pola arahan yang dapat memfasilitasi pemanfaatan ruang yang telah menjadi amanat dalam UU 26 tahun 2007 dan juga amanat Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang pada masing -masing wilayah. Disamping itu pada pertemuan kali ini diharapkan masing - masing wilayah Pilot Project P2KPB dapat menajamkan Rencana Aksi dan Rencana Terpadu Pembangunan dan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) yang telah dibuat.

P2KPB sebagai program pengembangan kawasan merupakan salah satu turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan juga Arahan Pembangunan (RPJM). Program ini dilaksanakan untuk memberikan stimulan pengembangan perdesaan dengan konsep Sustainablelity Development atau pembangunan yang berkelanjutan, demikian ditambahkan oleh Dwi Haryawan, Kasubdit Tata Ruang Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas.

Lebih lanjut Dwi mengungkapkan, jika dilihat tujuan dan alur pembuatannya, program P2KPB ini bisa di sandingkan dengan Program Desa Lestari, seperti halnya kegiatan yang lakukan di Ditjen Cipta Karya. Bila kita amati lebih lanjut matriks maupun arahan pola pengembangan yang ada didalam P2KPB yang berupa RPI2JM juga sangat sinkron dengan RPIJM milik Cipta karya, atau dengan kata lain sinkronisasi pengembangan infrastruktur bidang ke-Ciptakaryaan dapat mengadopsi dokumen RPIJM.

Edison mengungkapkan, sebagai sebuah bagian dari rencana tata ruang, kawasan perdesaan memiliki hak yang sama untuk dilibatkan didalam kegiatan pemanfaatan ruang, yang mendasar dan memerlukan perhatian adalah bagaimana kawasan perdesaaan tersebut dapat memenuhi tidak saja kebutuhan dasarnya, melainkan juga kebutuhan untuk dapat mengembangkan diri dan bersaing, bahkan dengan kawasan perkotaan.

Isu yang tidak kalah penting bagi kawasan perdesaan dewasa ini adalah tingginya angka konversi perubahan lahan pada kawasan - kawasan pertanian menjadi non-pertanian. Ini menjadi hal yang sangat penting dan kompleks jika tidak dibatasi dengan pembuatan regulasi yang multi sektoral, terlebih jika mengingat besaran konversi lahan pertanian produktif tersebut mencapai jumlah 100.000 Ha per tahunnya, tambah Budi Iriawan dari Kementerian Pertanian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk menghimpun kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang produktif sangatlah sulit. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya keras yang dapat meningkatkan kesadaran petani dan pemilik lahan didaerah untuk dapat mengkonservasi lahannya untuk kepentingan yang lebih luas, tandas Budi.

Hindun Barokah, Kasubdit Perdesaan Bappenas mengungkapkan bahwa yang mendasar dan juga penting pada pengembangan sebuah kawasan perdesaan adalah tidak hilangnya ciri khas yang menjadi kearifan lokal setempat, baik itu budaya, mata pencaharian, maupun keunikan lain yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun demikian, terdapat dua sisi mata uang dimana bukan saja kebutuhan dasar yang harus difasilitasi, tetapi juga kemandirian desa tersebut agar dapat berkembang dan berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan hidup.

Terakhir, infrastruktur menjadi sebuah tools sangat penting baik dilevel manapun, baik perencanaan maupun di dalam pelaksanaan. Dengan menggerakkan fasilitasi kegiatan yang ada di bidang ke-PU-an diharapkan dapat menjadi faktor penunjang utama untuk meningkatkan perkembangan perekonomian bagi kawasan perdesaan. Satu hal yang tidak kalah penting untuk diingat adalah bahwa pembangunan perdesaan bukan berarti mengkotakan desa atau menjadikan desa berubah menjadi kota, akan tetapi menjadi desa yang memiliki kualitas layanan seperti halnya kualitas layanan di perkotaan dan mampu berdaya saing. (hzh/har)


Sumber : admintaru_060513


  BERITA DARI MEDIA
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
16/10/2014 | http://www.medanbisnisdaily.com/news
Mendagri Canangkan Batubara Pusat Kawasan Industri Aluminium
16/10/2014 | http://nasional.republika.co.id/
DPRD Ingin Adanya Taman Interaktif di Kelurahan
13/10/2014 | http://berita.suaramerdeka.com/
Penyusunan Raperda Tata Ruang Purwokerto Libatkan Masyarakat

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id