Pengumuman
 Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 4 Maret 2013 | Sekretariat

Menteri PU : Bagian Terberat Penataan Ruang Adalah Pengendalian


Bagian terberat dari penataan ruang adalah pengendalian yang dilakukan melalui perijinan. Perlu dilakukan penekanan pada metode pengendalian agar perijinan tidak disalahgunakan. Tata ruang akan menjadi baik bila dimanfaatkan dengan baik. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat melakukan kunjungan ke Ditjen Penataan Ruang, Jakarta (1/3).

Menurut Djoko, sekarang hampir semua orang sudah berbicara mengenai tata ruang walau mungkin berbeda-beda pemahamannya. Saat ini masyarakat sudah paham adanya rencana tata ruang, yang pada saat pemanfaatannya harus betul, dan setelah itu sasarannya bahwa ruang di Indonesia akan menjadi aman, nyaman, lancar, produktif dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono mengungkapkan, seiring dengan perencanaan tata ruang yang telah dilakukan selama ini sudah saatnya untuk lebih fokus kepada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini juga dimaksudkan meningkatkan pemahaman fungsi penataan ruang. Lebih lanjut Basuki menyampaikan progres perencanaan tata ruang wilayah dimana dari 33 provinsi, yang sudah menjadi peraturan daerah (Perda) ada sebanyak 14 provinsi, dan untuk 19 provinsi lainnya sudah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum. Dari 19 provinsi ini sebanyak 7 provinsi sudah mendapat persetujuan atau surat rekomendasi dari Kementerian Kehutanan dan sekarang dalam proses penetapan Perda-nya.

Mengingat substansi kehutanan dianggap mempunyai dampak yang signifikan maka dari 7 provinsi yang sudah mendapat pesetujuan atau surat rekomendasi dari Kementerian Kehutanan, menjadi program prioritas Direktorat Jenderal Penataan Ruang pada tahun 2013 ini untuk penetapan perdanya, dan untuk persetujuan subtansi oleh Kementerian PU diprioritaskan kepada 10 kabupaten dan kota.

Basuki juga mengemukakan untuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten dari 398 kabupaten, sebanyak 217 sudah menjadi perda RTRW, dan sebanyak 177 sudah mendapat persetujuan substansi Menteri PU atau sekitar 99 persen dari total keseluruhan, tinggal 4 kabupaten lagi yang masih dalam proses revisi dan pembahasan di BKPRN. Sedangkan untuk RTRW Kota dari 93 kota sudah ada 87 kota yang sudah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian PU dan yang sudah diproses Perda nya sebanyak 57 kota, imbuhnya.

Ditjen Penataan Ruang telah melakukan upaya untuk percepatan RTRW dengan membentuk PMU dan setiap minggu harus melaporkan progres percepatan RTRW-nya baik provinsi, kabupaten maupun kota, dan juga melakukan pendampingan kepada pejabat penanggung jawab Direktorat, serta melakukan pembinaan dan pengawasan dan mendekonsentrasikan persetujuan substansi Rencana Detil Tata Ruang. Prioritas pada tahun 2014 selain penetapan perda adalah pemanfaatan ruang yakni memberikan pemahaman fungsi penataan ruang sebagai sinkronisasi program bidang ke-PU-an melalui 23 Kawasan Strategis Nasional (KSN), dengan pendekatan pembentukan PMU yang bertugas untuk mensinkronkan program Sumber Daya Air, Binamarga dan Ciptakarya di KSN tersebut, serta dalam komando Balai, Satker di Sektor masing-masing, tutur Basuki.

Menanggapi laporan dan adanya berbagai permasalahan yang ada, Djoko Kirmanto mengungkapkan bahwa permasalahan yang ada merupakan persoalan yang penanganannya perlu dirundingkan bersama. Kita perlu memperhatikan sasaran terhadap yang dikerjakan agar ruang di Indonesia, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Manfaatkan ruang sebaik-baiknya agar anak cucu kita bias hidup lebih baik dari kita semua, ujar Djoko.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU, para pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (selv/sar/nik)


Sumber : admintaru_040313


  BERITA DARI MEDIA
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
16/10/2014 | http://www.medanbisnisdaily.com/news
Mendagri Canangkan Batubara Pusat Kawasan Industri Aluminium
16/10/2014 | http://nasional.republika.co.id/
DPRD Ingin Adanya Taman Interaktif di Kelurahan
13/10/2014 | http://berita.suaramerdeka.com/
Penyusunan Raperda Tata Ruang Purwokerto Libatkan Masyarakat

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id