Pengumuman
 Download File Cover Laporan Kegiatan 2014 (Info Lengkap Hub. Perpustaakaan DJPR 021-7221336)                         Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 27 November 2012 | Sekretariat

PELATIHAN PEJABAT INTI SATKER SEBAGAI BEKAL AWAL PERENCANAAN PEMBENTUKAN SNVT P2KH

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program yang dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang, yang sudah dimulai pada tahun 2011, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ruang kota agar terjamin keberlanjutannya, sekaligus responsif terhadap perubahan iklim. “Penyelenggaraan Pelatihan Pejabat Inti Satker SNVT P2KH ini merupakan salah satu upaya Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Ditjen Penataan Ruang, untuk memberikan tambahan pemahaman kepada aparat satker sebagai bekal awal dalam rangka rencana pembentukan SNVT Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Tahun Anggaran 2013”. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang, Ruchyat Deni pada saat membuka acara “Pelatihan Pejabat Inti Satker di Lingkungan Ditjen Penataan Ruang” di Bandung (26/11).

Suyitno, selaku ketua penyelenggara turut menjelaskan sasaran diselenggarakannya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi Pejabat Inti Satker, khususnya calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (SAK) Kementerian PU; untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pengadaan barang/jasa pemerintah; dan untuk mewujudkan tertib administrasi dan tata laksana pengelolaan anggaran/keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan P2KH. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan 2 (dua) tahap, tahap pertama akan berlangsung selama empat hari, 26 – 29 November 2012 di Bandung, dan tahap kedua rencananya akan diadakan di Yogyakarta mulai tanggal 4 – 7 Desember 2012. Peserta yang hadir untuk tahap pertama di Bandung yaitu sebanyak 56 (lima puluh enam) peserta dari pemkab/pemkot.

Pelatihan ini turut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kementerian Keuangan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi; Direktorat Perkotaan Ditjen Penataan Ruang dan Direktorat Bina Program dan Kemitraan Ditjen Penataan Ruang.

Lebih lanjut, Deni menuturkan dalam melaksanakan penyelengaraan negara, pemerintah diberi kewenangan untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam pengelolaan keuangan negara tersebut terdapat aturan dan prosedur mulai dari penyampaian usulan kegiatan, proses penganggaran, penerbitan DIPA, pengelolaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban penggunanaan anggaran (laporan keuangan). Seluruh rangkaian proses anggaran tersebut harus dikuasai dan dikendalikan dengan baik untuk dapat mengelola keuangan efisien dan akuntabel yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kita sebagai penyelenggara negara, bidang penataan ruang.

Senada dengan dengan tugas dan tanggung jawab kita di bidang pekerjaan umum, khususnya penyelenggaraan penataan ruang, kita juga tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Deni menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai pengelola anggaran untuk dapat lebih berhati-hati, transparan dan berhati-hati serta cermat dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ke depan, pelatihan ini diharapkan menjadi pembekalan bagi para calon PPK dalam mengelola anggaran dan dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling tidak dua kali setahun (semesteran). “Hasil audit BPK dalam bentuk opini inilah yang seringkali menjadi salah satu indikator kinerja kita dalam pengelolaan anggaran”, tutup Deni. (ldy)


Sumber : admintaru_271112


  BERITA DARI MEDIA
22/11/2014 | http://baranews.co/
Perencana Tata Ruang di Indonesia Harus Bersertifikat!
14/11/2014 | http://sinarharapan.co/
Pemerintah Didesak Tolak Revisi Tata Ruang Aceh
12/11/2014 | http://www.indopos.co.id/
Hari Tata Ruang, Momentum Keberlanjutan Kota
12/11/2014 | http://wartakota.tribunnews.com/
Pakar : Jakarta Perlu Tambah Ruang Terbuka Biru
11/11/2014 | http://news.bisnis.com/
Pendirian Perumahan Cluster Dan Apartemen Di Tangsel Tanpa Landasan

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2014
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id