Pengumuman
 Pengumuman Pemenang Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 5 Oktober 2012 | Perkotaan

Perlunya Pemahaman Yang Sama Antara Pemerintah & Pemprov Terhadap Muatan RDTR dan Peraturan Zonasi

“Saat ini banyak kabupaten dan kota yang sudah mulai menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mengingat telah ditetapkannya Perda RTRW kabupaten dan kota bersangkutan. Hal ini berarti diperlukan adanya pemahaman yang sama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi terhadap muatan RDTR yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, demikian kata sambutan Joessair Lubis, Direktur Perkotaan, pada Sosialisasi NSPK Terkait RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota di Werdhapura-Bali (4/10)

“Sebagai bagian dari proses penetapan Peraturan Daerah tentang RDTR, Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi Gubernur terhadap Raperda RDTR yang akan mereka ajukan. Lebih lanjut lagi, saat ini timbul wacana untuk melimpahkan wewenang persetujuan substansi RDTR kepada pemerintah provinsi mengingat akan banyaknya persetujuan substansi Raperda RDTR yang akan dibahas oleh BKPRN. Namun pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut tentunya sangat bergantung dari kesiapan pemerintah provinsi untuk melaksanakan dekonsentrasi persetujuan substansi,” tambah sambutan Joessair Lubis sekaligus menerangkan sosialisasi ini merupakan rangkaian sosialisasi RDTR dan Peraturan Zonasi yang ke-3 (tiga) diadakan oleh Pemerintah secara parsial yang sebelumnya telah diadakan dua kali Sosialisasi RDTR dan Peraturan Zonasi di Jakarta.

“Muatan RDTR dan Peraturan zonasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDTR karena keduanya merupakan wujud dari alat pengendalian pemanfaatan ruang”, ujar Andri Hari Rochayanto, Kasie Standar dan Pedoman, dalam paparan sosialisasi Permen PU No 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.“Peta Pola Ruang berfungsi sebagai peta zonasi bagi peraturan zonasi sedangkan Wilayah perencanaan dari RDTR disebut sebagai Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)”, tambah Andri sekaligus menjelaskan status RDTR dan Peraturan Zonasi Kabuptaen/Kota yang saat ini masih belum ada yang menjadi Perda.

Pada saat yang sama, Kabid Pengembangan dan Evaluasi Asdep Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup, Qurie Purnamasari, mengemukakan, tujuan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Melengkapai Sosialisasi NSPK ini, Guridno Bintar Saputro, Kabid Pemetaan Tata Ruang Pusat Pemetaan Tata Ruang dan ATLAS, Badan Informasi Geospasial, menyampaikan, setiap kabupaten/kota harus sudah memiliki peta dasar dan peta tematik untuk keperluan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi serta berfungsi tidak hanya untuk Perencanaan tetapi juga untuk menjaga Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sosialisasi yang bertujuan penyamaan pemahaman penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi ini dihadiri oleh perwakilan aparat pemerintah provinsi yaitu dari Bappeda, BPLH, dan Dinas PU Prov Jambi; perwakilan dari Dinas PU Prov Bengkulu; perwakilan dari Bappeda Prov Sulteng; perwakilan dari Dinas PU Prov Sumsel; perwakilan dari Dinas PU dan Bappeda Prov Kep. Babel; perwakilan dari Dinas PU Prov Kalteng; dan perwakilan dari Dinas PU dan Bappeda Prov Papua.(tsh)


Sumber : admintaru_051012


  BERITA DARI MEDIA
11/8/2014 | http://merantionline.com
Pengesahan RTRW Riau Sinyal Bagus Bagi Pansus RTRW Meranti
11/8/2014 | http://www.republika.co.id/
Gubernur Sebut Tata Ruang Kepri Ancam Investasi
11/8/2014 | http://beritakotamakassar.com/i
Pemkot Harus Peka dengan Perkembangan Kota
9/8/2014 | http://wartaekonomi.co.id/
Menhut: Rencana Tata Ruang Riau Belum Final
6/8/2014 | detik.com/
Jembatan Kenjeran akan Dibangun Tahun Ini

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611