Pengumuman
 Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basoeki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Ikuti Special Talkshow Economic Challenges di Metro TV, Senin 29 September 2014, Pukul 21.05 - 22.00 WIB bersama narasumber : 1. M. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Sumarjo Gatot Irianto (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian), 3. Nusyirwan Soejono (Anggota Komisi V DPR-RI Fraksi PDI-P), 4. Prof. Bustanul Arifin (Akademisi dan Pengamat Pertanian) dengan tema                          Saksikan SUKA-SUKA Edisi Kota Pusaka Ternate di Kompas TV tanggal 1 November 2014 Pukul 09.00-09.30 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Dr. Ir. Luluk Sumiarso, M.Sc (Ketua Dewan Pembina BPPI), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman SH, MM (Walikota Ternate), 4. Ir. Arifin Djafar, MBA (Wakil Walikota Ternate)                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 3 Juli 2012 | Nasional

“Holding Zone : Surat Edaran Bersama atau Inpres ?”

“Tindak lanjut dari hasil Rakernas BKPRN 2011 khususnya mengenai Holding Zone ini sudah terlambat, maka dari itu harus diselesaikan secepatnya," ujar Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Deddy Koespramoedyo ketika mengawali acara Breakfast Meeting Eselon II Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) di Jakarta (27/6).

Breakfast Meeting BKPRN Eselon II ini dilakukan dalam rangka membahas kembali perihal Surat Edaran Bersama (SEB) yang telah dihasilkan oleh beberapa forum sebelumnya serta sepakat atau tidaknya BKPRN menggunakan format SEB ini sebagai aspek legal formal dari Holding Zone.

Pada dasarnya Kementerian Kehutanan sudah setuju dengan SEB yang telah dibuat, namun ada beberapa koreksi yang kami berikan dan akan kami sampaikan secara tertulis”, ujar Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Muhammad Said di sela-sela pertemuan.

Akan tetapi, apakah ada jaminan bahwa dengan SEB ini daerah akan mempercepat penyusunan Perda RTRW? Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus yang diharapkan dapat tertuang ke dalam muatan SEB yang akan diedarkan. Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Hukum Ditjen Penataan Ruang Dadang Rukmana menjelaskan bahwa tujuan utama dari SEB ini adalah sebagai upaya akselerasi Perda RTRW sebagai suatu kewajiban yang harus segera dipenuhi sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Lebih jauh, Ditjen Penataan Ruang mengusulkan untuk merubah format SEB ini menjadi sebuah Inpres karena secara hukum lebih kuat serta akan melibatkan UKP4 dalam memantau progres tersebut.

“Inpres harus mengisyaratkan sesuatu yang urgent, dalam hal ini adalah percepatan penyelesaian Perda RTRW”, ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat. Di samping itu, Pemda yang sudah menyelesaikan Perda RTRW-nya sebetulnya layak untuk diberi penghargaan, ujar Iman lagi.

Akhir pertemuan ini menghasilkan beberapa hal, diantaranya adalah perihal format dan muatan yang akan kembali didiskusikan oleh BKPRN dalam waktu dekat melalui sebuah forum konsinyering yang melibatkan unit Eselon II, serta perlunya pelaksanaan pertemuan Eselon I BKPRN untuk menyepakati format SEB atau Inpres yang akan dipakai sebagai aspek legal formal dari holding zone.

Turut hadir dalam Breakfast Meeting ini para eselon II dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pertanahan Nasional, serta para eselon III dari Setkab, Kementerian Perhubungan, dan Badan Informasi Geospasial. (eq/nil)


Sumber : admintaru_030712


  BERITA DARI MEDIA
31/10/2014 | http://news.bisnis.com/
TARIK WISATA, Pekanbaru Tata Kota Tua
28/10/2014 | http://www.korankaltim.com
RTRW Provinsi Dibahas di BKPRN
28/10/2014 | http://nasional.rimanews.com/
Depok Hadapi Masalah Perizinan dan Tata Ruang
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id