Pengumuman
 Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                         Download Cover Kegiatan 2013                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 3 Juli 2012 | Nasional

“Holding Zone : Surat Edaran Bersama atau Inpres ?”

“Tindak lanjut dari hasil Rakernas BKPRN 2011 khususnya mengenai Holding Zone ini sudah terlambat, maka dari itu harus diselesaikan secepatnya," ujar Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Deddy Koespramoedyo ketika mengawali acara Breakfast Meeting Eselon II Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) di Jakarta (27/6).

Breakfast Meeting BKPRN Eselon II ini dilakukan dalam rangka membahas kembali perihal Surat Edaran Bersama (SEB) yang telah dihasilkan oleh beberapa forum sebelumnya serta sepakat atau tidaknya BKPRN menggunakan format SEB ini sebagai aspek legal formal dari Holding Zone.

Pada dasarnya Kementerian Kehutanan sudah setuju dengan SEB yang telah dibuat, namun ada beberapa koreksi yang kami berikan dan akan kami sampaikan secara tertulis”, ujar Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Muhammad Said di sela-sela pertemuan.

Akan tetapi, apakah ada jaminan bahwa dengan SEB ini daerah akan mempercepat penyusunan Perda RTRW? Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus yang diharapkan dapat tertuang ke dalam muatan SEB yang akan diedarkan. Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Hukum Ditjen Penataan Ruang Dadang Rukmana menjelaskan bahwa tujuan utama dari SEB ini adalah sebagai upaya akselerasi Perda RTRW sebagai suatu kewajiban yang harus segera dipenuhi sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Lebih jauh, Ditjen Penataan Ruang mengusulkan untuk merubah format SEB ini menjadi sebuah Inpres karena secara hukum lebih kuat serta akan melibatkan UKP4 dalam memantau progres tersebut.

“Inpres harus mengisyaratkan sesuatu yang urgent, dalam hal ini adalah percepatan penyelesaian Perda RTRW”, ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat. Di samping itu, Pemda yang sudah menyelesaikan Perda RTRW-nya sebetulnya layak untuk diberi penghargaan, ujar Iman lagi.

Akhir pertemuan ini menghasilkan beberapa hal, diantaranya adalah perihal format dan muatan yang akan kembali didiskusikan oleh BKPRN dalam waktu dekat melalui sebuah forum konsinyering yang melibatkan unit Eselon II, serta perlunya pelaksanaan pertemuan Eselon I BKPRN untuk menyepakati format SEB atau Inpres yang akan dipakai sebagai aspek legal formal dari holding zone.

Turut hadir dalam Breakfast Meeting ini para eselon II dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pertanahan Nasional, serta para eselon III dari Setkab, Kementerian Perhubungan, dan Badan Informasi Geospasial. (eq/nil)


Sumber : admintaru_030712


  BERITA DARI MEDIA
14/4/2014 | http://www.indopos.co.id/
Harus Tunggu Rekomendasi Gubernur, Kadin Minta Pembangunan Diratakan
14/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
Dinas Tata Ruang akan Terapkan RTH ke Toko dan Mall
14/4/2014 | Lampung.tribunnews.com
Walhi Lampung Dukung Penertiban Bangunan Liar
10/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
DTRB Makassar Ajak Pengusaha Adakan RTH di Toko dan Mall
7/4/2014 | http://www.beritasatu.com
Pemerintah Janji Tegakkan Aturan Tata Ruang untuk Kurangi Bencana

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611