Pengumuman
 Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                         Download Cover Kegiatan 2013                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 8 Mei 2012 | Wilayah II

Masalah Kehutanan Bukan Penghambat Penetapan Perda RTRW

Permasalahan kehutanan bukanlah penghambat daerah dalam menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah Daerah dapat menerapkan ketentuan “holding zone” sesuai ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sambil menunggu proses penetapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu saat menerima Kunjungan Kerja dalam rangka konsultasi Rancangan Perda (Raperda) RTRW Kabupaten Kutai Kertanegara dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Jakarta (8/5).

Ditambahkan Edison, pengintegrasian penetapan kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan ke dalam RTRW selanjutnya dilakukan melalui penetapan Peraturan Bupati. Di kesempatan ini, Edison kembali menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan Perda RTRW Kabupaten merupakan amanat dari Undang-Undang Penataan Ruang, yang akan menjadi acuan pengembangan wilayah dan pelaksanaan pembangunan bagi daerah dan seluruh sektor.

Dalam rapat konsultasi ini dibahas isu dan tantangan yang dihadapi Kutai Kartanegara dalam rangka penetapan Perda tentang RTRW. Seperti halnya kabupaten lain yang ada di Kalimantan, isu kehutanan masih merupakan isu utama di kabupaten ini. Banyaknya enclave permukiman yang ada di kawasan hutan mendorong kabupaten untuk melakukan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial.

"Meski demikian kami optimis bisa menetapkan Perda tentang RTRW pada Bulan Agustus Tahun 2012. Selain itu, adanya berbagai isu dan tantangan terutama terkait permasalahan kehutanan mendorong kami khususnya Anggota Pansus RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang," ujar Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Awang Yacoub.

Di akhir kegiatan, Edison mengatakan bahwa dengan telah ditetapkannya Perda RTRW kabupaten nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh stakeholders. Selain itu juga menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya, mengurangi terjadinya konflik penataan ruang, memberikan jaminan bagi pengurusan izin pemanfaatan ruang oleh masyarakat, serta memberikan kejelasan arahan lokasi bagi sektor dalam melaksanakan program. (gar/nik)



Sumber : admintaru_080512


  BERITA DARI MEDIA
14/4/2014 | http://www.indopos.co.id/
Harus Tunggu Rekomendasi Gubernur, Kadin Minta Pembangunan Diratakan
14/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
Dinas Tata Ruang akan Terapkan RTH ke Toko dan Mall
14/4/2014 | Lampung.tribunnews.com
Walhi Lampung Dukung Penertiban Bangunan Liar
10/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
DTRB Makassar Ajak Pengusaha Adakan RTH di Toko dan Mall
7/4/2014 | http://www.beritasatu.com
Pemerintah Janji Tegakkan Aturan Tata Ruang untuk Kurangi Bencana

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611