Pengumuman
 Saksikan Celebrity on Vacation di Trans TV tanggal 30 Agustus 2014 Pukul 08.00 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Dirjen Penataan Ruang), 2. Ali Yusuf, S.Pt (Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman, SH. MM (Ketua JKPI) dengan tema Kota Pusaka, Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia                         Pengumuman Pemenang Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 4 Mei 2012 | Wilayah I

Setelah Perda RTRW Ditetapkan, Penyusunan RDTR Perlu Dipercepat

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP-PPR), setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayahnya dan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)nya. RDTR tersebut harus sudah ditetapkan paling lama 36 bulan sejak ditetapakan Perda RTRW. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia dalam sambutan penutupan kegiatan Diseminasi Regional Penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang di Wilayah I di Batam (4/5).

Lina menambahkan, dalam penetapan RDTR tersebut, kabupaten/kota terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.

“Persetujuan Substansi ini diperlukan untuk menjamin kesesuaian muatan RDTR, baik dengan rencana umum tata ruang, maupun dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman bidang penataan ruang," ungkap Lina.

Kasubdit Pengaturan Mhd. Rasyidi Harahap dalam acara yang dihadiri oleh 50 peserta dari 20 kabupaten ini juga memaparkan, bagi Provinsi tertentu yang Perda RTRWnya sudah banyak yang ditetapkan, rencananya proses persetujuan substansi terhadap Raperda tentang RDTR dapat didelegasikan kepada Gubernur melalui SK Menteri. Menurut Rasyidi, dengan dikeluarkannya SK ini diharapkan proses penetapan Perda RDTR menjaadi lebih cepat dan efisien.

Dalam sambutannya pada acara yang mengangkat tema Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan RDTR Dan Peraturan Zonasi ini Lina juga mengungkapkan, pembinaan penataan ruang terkait penyusunan RDTR mutlak diperlukan karena penyusunan RDTR beserta peraturan zonasinya memerlukan peningkatan kompetensi dan kualitas penyelenggara penataan ruang, agar produk RDTR yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupate/Kota.

Senada dengan Lina, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Heru Sukmono, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang SDA, Khaidir Yedi menyatakan bahwa materi yang disampaikan dalam acara diseminasi ini sangat tepat dan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian tugas-tugas bidang penataan ruang ke depan, khususnya dalam penyusunan RDTR. “Apalagi, sekarang banyak kabupaten yang sudah mulai menyusun RDTR”, imbuhnya.

Tantangan dalam Penyediaan Peta

Menyoal penyediaan peta untuk RDTR, Kepala Pusat Atlas dan Tata Ruang Badan Informasi dan Geospasial Titik Suparwati menjelaskan, masih ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Antara lain, terkait belum tersedianya peta yang sesuai dengan tingkat ketelitian dalam RDTR, serta kepastian lembaga yang berwenang menyediakan peta tersebut. “Tantangan tesebut dihadapkan pada terbatasnya jangka waktu persiapan dan pengumpulan data dan peta, yaitu hanya 2-3 bulan”, lanjutnya.

Masih terkait penyediaan peta ini, Titik mengakui, masih ada tantangan lain, terkait mahalnya biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan peta dengan resolusi tinggi. Selain itu, masih minimnya sebaran Titik Kontrol Geodesi Nasional, sehingga mewajibkan setiap pemetaan untuk menyediakan titik kontrol baru bila belum ada. (sha/nik)



Sumber : admintaru_040512


  BERITA DARI MEDIA
18/9/2014 | http://makassar.tribunnews.com
Penimbunan Laut Hambat Ranperda RTRW DPRD Makassar
13/9/2014 | http://manado.tribunnews.com
Sekda Bolsel Percepatan Raperda Tata Ruang
13/9/2014 | http://property.okezone.com
5 Tantangan Permasalahan Tata Ruang di Indonesia
12/9/2014 | http://www.republika.co.id/
Pemkot Depok Langgar Aturan Tata Ruang Kota
12/9/2014 | http://www.korankaltim.com
Jaang: Samarinda Jadi Kota Jasa

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611