Pengumuman
 Pengumuman Pemenang Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 27 April 2012 | Perkotaan

RTRW Kota Dumai Tunggu Arahan Kehutanan

Dengan luas kota sebesar 204.674 hektar dan 25% wilayahnya merupakan kawasan hutan, Kota Dumai memiliki permasalahan yang hampir serupa dengan kabupaten, terlebih lagi, kondisi kawasan hutan di wilayah kota ini tidak sesuai dengan arahan rencana dari Kementerian Kehutanan. Demikian disampaikan Ketua Bappeda Kota Dumai, Junaidi Asnawi dalam rapat koordinasi BKPRN mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai dan Kota Banjar, Rabu (25/4).

Ketidaksesuaian itu terjadi karena izin guna lahan tersebut dikeluarkan jauh sebelum Kota Dumai dibentuk. “Sebagai contoh, di Kecamatan Sungai Sembilan, pada kawasan peruntukan hutan banyak terdapat perkebunan rakyat yang telah beroperasi sejak dulu,” ungkap Asnawi.
Saat ini, penentuan kawasan hutan di Provinsi Riau masih menunggu penetapan dari Tim Terpadu Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kota Dumai sendiri telah melaporkan kondisi terkini kawasan dan surat-surat izin yang telah dikeluarkan.

“Namun, hingga kini belum ada perwakilan Tim Terpadu yang turun ke lapangan guna meninjau kondisi terkini”, ungkap Rino P. Daulay, Kabid Fispra Bappeda Kota Dumai.

Rino menambahkan bahwa pihaknya berharap agar arahan dari Tim Terpadu dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ada. Kementerian Kehutanan menganjurkan agar Pemerintah Kota Dumai menunggu arahan dari Tim Terpadu Kementerian Kehutanan sebelum ada keputusan lebih lanjut dari Tim Terpadu, RTRW Kota Dumai dapat mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, RTRW Kota Banjar masih perlu melakukan penyesuaian pada peta, agar sesuai dengan ketentuan dari Badan Informasi Geospasial. Pemerintah Kota Banjar menyatakan komitmennya untuk segera menyampaikan perbaikan raperda, sehingga persetujuan substansi dari Menteri PU dapat diperoleh.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur Perkotaan selaku pimpinan siding Joessair Lubis menghimbau Pemerintah Kota agar mengoordinasikan permasalahan tersebut dengan sektor-sektor yang terkait. Untuk Kota Dumai, dalam persetujuan substansi dapat ditambahkan klausul mengenai penentuan kawasan hutan yang menunggu hasil keputusan dari Tim Terpadu Kementerian Kehutanan sehingga tidak menghambat proses penetapan Peraturan Daerah) Perda RTRW Kota. (mul/har)


Sumber : admintaru_270412


  BERITA DARI MEDIA
11/8/2014 | http://merantionline.com
Pengesahan RTRW Riau Sinyal Bagus Bagi Pansus RTRW Meranti
11/8/2014 | http://www.republika.co.id/
Gubernur Sebut Tata Ruang Kepri Ancam Investasi
11/8/2014 | http://beritakotamakassar.com/i
Pemkot Harus Peka dengan Perkembangan Kota
9/8/2014 | http://wartaekonomi.co.id/
Menhut: Rencana Tata Ruang Riau Belum Final
6/8/2014 | detik.com/
Jembatan Kenjeran akan Dibangun Tahun Ini

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611