Pengumuman
 Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 26 April 2012 | Sekretariat

REFORMASI BIROKRASI BENTUK PNS PROFESIONAL & BERINTEGRITAS

Pada saat ini agenda reformasi birokrasi merupakan prioritas utama di setiap kementerian atau lembaga pemerintahan. Salah satu maksud dari reformasi birokrasi adalah membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, berintegritas, bertanggungjawab, dan akuntabel serta secara terukur dapat memberikan tingkat pelayanan kepada publik yang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Ruchyat Deni Djakapermana dalam Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, di Surabaya (26/4).

Salah satu alat ukur untuk menilai kinerja PNS dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya melalui penilaian SKP, demikian lanjut Deni. SKP ini dikembangkan sebagai penyempurnaan sistem penilaian PNS sekarang yakni Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), yang lebih menekankan pada pengukuran tingkat capaian kerja yang telah direncanakan oleh tiap-tiap PNS, ungkap Deni. Deni juga menambahkan, SKP ini sebagai kontrak kinerja PNS, yang merupakan suatu komitmen yang menggambarkan profesionalitas, integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari PNS dalam bekerja.

Menurut Deni, SKP ini kedepannya digunakan untuk penilaian dan evaluasi capaian kerja setiap pegawai yang lebih objektif, lebih terukur, dan lebih transparan dan juga lebih demokratis karena prosesnya melibatkan kita semua atau antara atasan dan bawahan. Selain itu SKP ini juga merupakan salah satu alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan tunjangan kinerja bagi setiap PNS, jelas Deni.

Pada kesempatan yang sama, Deputi bidang Bina Kinerja dan Per-Undang-Undangan, Badan Kepegawaian Negara, Sudwidjo Kuspriyo Murdono mengungkapkan penilaian prestasi kinerja pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja seorang pegawai. Kuspriyo juga menambahkan penilaian prestasi kerja juga sebagai alat kendali agar setiap pelaksanaan tugas pokok yang dilakukan oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Organisasi. Penilaian prestasi kerja meliputi unsur SKP dan perilaku kerja, dan aspek-aspek SKP meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya.

Menurut Kuspriyo, unsur SKP yang pertama adalah Kegiatan Tugas Jabatan yang didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan, sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Unsur yang kedua adalah angka kredit yang meliputi satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya. Selain itu, unsur Target diwujudkan sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. Sedangkan unsur Tugas Tambahan diberikan oleh pimpinan/pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, dan unsur kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, dan hasilnya juga dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.

Kuspriyo juga menambahkan, untuk Ketentuan Lain seperti penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar didalam negeri dibuat dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan. Sedangkan penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain, dibuat oleh pejabat penilai dimana pegawai tersebut bekerja, jelas Kuspriyo.

Sosialisasi Penyusunan SKP Direktorat Jenderal Penataan Ruang dikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari pejabat eselon III dan IV serta pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (ls/sar)


Sumber : admintaru_260412


  BERITA DARI MEDIA
21/7/2014 | http://pekanbaru.tribunnews.com
Hari Ini Ranperda RTRW Pekanbaru Disahkan
18/7/2014 | http://analisadaily.com
Pembangunan Aceh Tanpa Konsep Tata Ruang
17/7/2014 | http://theglobejournal.com
KPHA Tuding Pemerintah Aceh Abaikan Konsep Tata Ruang
13/7/2014 | http://riauheadline.com
Proyek Jalan Poros Bagansiapiapi-Dumai Terkendala RTRW
13/7/2014 | http://riauheadline.com/
Pengesahan RTRW Riau Diserahkan ke Pemerintahan Baru

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611