Pengumuman
 Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                         Download Cover Kegiatan 2013                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 26 April 2012 | Wilayah I

Forum Konsolidasi Bentuk PPNS Handal

“Keberadaan PPNS Bidang Penataan Ruang di jajaran pemerintahan sudah sangat mendesak, mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota sudah banyak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)”, ungkap Erry Saptaria Achyar, Kasubdit Pengendalian mewakili Direktur Penataan Ruang Daerah Wilayah I, saat membuka acara Forum Konsolidasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bandung (23/4).

Lebih lanjut, Erry mengungkapkan bahwa dengan banyaknya Perda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disahkan, maka RTRW tidak lagi berupa dokumen rencana semata namun sudah beranjak ke arah implementasi. Terlebih lagi beberapa kabupaten/kota telah sampai pada tahap penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Implementasi RTRW dan RDTR ini akan menjadi timpang tanpa kehadiran PPNS bidang penataan Ruang sebagai pemantau atau pengendali pemanfaatan ruang”, jelas Erry.

Atas latar belakang tersebut, Erry menjelaskan bahwa peran PPNS bidang penataan ruang yang besar dalam implementasi RTRW perlu diperkuat dengan kegiatan konsolidasi guna meningkatkan kemampuan dan mencetak PPNS Bidang Penataan Ruang yang handal. “Forum konsolidasi ini diharapkan mampu menampung permasalahan-permasalahan yang ada dan meningkatkan kinerja PPNS sehingga lebih berani dalam melaksanakan tugas penyelidikan/penyidikan di daerah masing-masing”, jelas Erry.

Forum konsolidasi yang dilaksanakan dengan metode diskusi ini, banyak memaparkan contoh kasus pemanfaatan ruang di beberapa kabupaten di Wilayah I. Salah satunya Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara yang menurut informasi hingga saat ini belum menetapkan Perda RTRW-nya tengah dihadapkan isu alih fungsi lahan dan perambahan kawasan hutan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan.

Menanggapi permasalahan tersebut, hadir sebagai narasumber, Soemino Hadi Santoso, Kasie KORWAS PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, mengungkapkan bahwa untuk dapat mengindikasikan penyimpangan pemanfaatan ruang sebagai tindak pelanggaran, PPNS perlu mencermati kembali dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. “Jika memang ada keterkaitan pelanggaran pemanfaatan ruang, maka PPNS dapat bertindak sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI”, jelas Soemino.

Lebih lanjut Soemino mengatakan bahwa jika pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka tindak pelanggaran tersebut dapat ditindak meskipun belum ada Perda yang mengatur tentang RTRW di daerah tersebut.

Di samping diskusi kasus pemanfaatan ruang yang pernah dihadapi, forum konsolidasi yang dilaksanakan selama dua hari ini juga merumuskan kriteria yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan/penyidikan. Kriteria tersebut meliputi RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai Perda, memiliki data atau bukti-bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, serta kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang merupakan prioritas bagi pemerintah Kabupaten/Provinsi.

Di akhir forum juga ditentukan dua kabupaten sebagai pilot project PPNS Bidang Penataan Ruang di Wilayah I yang akan dibahas dalam forum PPNS Nasional, yaitu Kabupaten Kendal (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat). (ang)


Sumber : admintaru_260412


  BERITA DARI MEDIA
14/4/2014 | http://www.indopos.co.id/
Harus Tunggu Rekomendasi Gubernur, Kadin Minta Pembangunan Diratakan
14/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
Dinas Tata Ruang akan Terapkan RTH ke Toko dan Mall
14/4/2014 | Lampung.tribunnews.com
Walhi Lampung Dukung Penertiban Bangunan Liar
10/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
DTRB Makassar Ajak Pengusaha Adakan RTH di Toko dan Mall
7/4/2014 | http://www.beritasatu.com
Pemerintah Janji Tegakkan Aturan Tata Ruang untuk Kurangi Bencana

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611