Pengumuman
 Saksikan Celebrity on Vacation di Trans TV tanggal 30 Agustus 2014 Pukul 08.00 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Dirjen Penataan Ruang), 2. Ali Yusuf, S.Pt (Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman, SH. MM (Ketua JKPI) dengan tema Kota Pusaka, Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia                         Pengumuman Pemenang Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 25 April 2012 | Wilayah I

DPRD Kabupaten Lingga: Pertambangan Tak Penuhi Persyaratan Izin

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lingga tengah dihadapkan pada isu lingkungan terkait kawasan pertambangan. “Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan di Kabupaten Lingga eksisting sudah mencapai 120.000 hektar dan sebagian besar pertambangan tersebut dilakukan pada kawasan peruntukan lain” ungkap Rudi Purwonugroho selaku tim Pansus DPRD Kabupaten Lingga pada kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Lingga ke Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Selasa (24/4).

Kegiatan pertambangan tersebut menjadi polemik di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah karena kegiatan pertambangan tersebut belum memiliki kelengkapan persyaratan yang ditentukan. Pertambangan tersebut dikhawatirkan merambah hingga ke kawasan hutan dan permukiman. Hal ini tentunya cukup mengganggu dan meresahkan masyarakat. “Satu dari tiga pulau besar di Kabupaten Lingga sebagian besar lahannya telah digunakan untuk pertambangan” jelas Rudi.

Kabupaten Lingga yang 90% wilayahya merupakan perairan memiliki potensi kelautan yang cukup kaya. Namun maraknya kegiatan pertambangan baru-baru ini juga merupakan ancaman bagi kelestarian ekosistem dan biota laut. Pasalnya, kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai. Kegiatan pertambangan yang menyisakan limbah dan menyebabkan sedimentasi pada perairan dapat merusak lingkungan alami perairan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kasubdit Bimbingan Teknis I B mewakili Direktur Binda I, Suryaman Kardiat mengatakan bahwa permasalahan pertambangan eksisting pada kawasan yang sedianya direncanakan dalam RTRW sebagai peruntukan lain sebenarnya dapat diatasi. Dengan peraturan zonasi yang jelas pada kawasan peruntukan tersebut pemanfaatan lain yang berdampak buruk bagi keberlanjutan kawasan tersebut dapat ditekan. “Peraturan zonasi serta pemberlakuan insentif dan disinsentif dapat digunakan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan agar sesuai dengan perencanaan dalam RTRW untuk 20 tahun ke depan”, jelas Suryaman.

Di samping itu, dalam menyusun perencanaan dalam RTRW seharusnya ada kesepakatan berbagai pihak untuk menentukan peruntukan apa yang tepat pada suatu kawasan sehingga tidak ada kawasan yang peruntukannya bersifat “abu-abu” atau disebut grey area. “Harus pasti peruntukan suatu kawasan dalam perencanaan RTRW. Hindari adanya grey area”, tegas Suryaman. Jika pada suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan perkebunan misalnya, maka pada kawasan tersebut kegiatan dominasi yang diizinkan adalah perkebunan bukan pemanfaatan lain terlebih pemanfaatan yang tidak mendukung kegiatan perkebunan.

Harus Penuhi Persyaratan APL

Sementara itu untuk pertambangan yang dilakukan pada kawasan hutan, anggota Tim Terpadu Kehutanan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Naniek Siti Murdjiati mengatakan bahwa untuk dapat memperoleh status sebagai Area Penggunaan Lain (APL) pada kawasan hutan yang diajukan usulan perubahan pemanfaatannya harus melalui serangkaian kajian dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Jika tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, maka usulan perubahan ditolak dan status kawasan tetap sebagai kawasan hutan. “Jika tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, maka dianggap tidak ada usulan perubahan dan tetap sebagai kawasan hutan”, jelas Naniek.

Untuk kawasan hutan sendiri, hanya klasifikasi hutan produksi yang masih dapat digunakan untuk pemanfaatan ruang non kehutanan. Sementara untuk hutan konservasi dan hutan lindung mutlak dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian dan stabilitas lingkungan hidup. “Hutan produksi masih dapat dikonversi selama memenuhi ketentuan dan melalui kajian, sementara hutan lindung dan konservasi pemanfaatannya mutlak, tidak dapat ditawar lagi” ungkap Naniek. (ang/har)


Sumber : admintaru_250412


  BERITA DARI MEDIA
25/8/2014 | http://property.okezone.com/
Sawahlunto Dinobatkan Menjadi Kota Pusaka oleh KemenPU
27/8/2014 | http://www.sapos.co.id
Penataan Pulau Derawan Harus Diatur
25/8/2014 | http://jakarta.bisnis.com/
Tata Ruang & Infrastruktur Jadi Kendala Investasi di Bekasi
11/8/2014 | http://merantionline.com
Pengesahan RTRW Riau Sinyal Bagus Bagi Pansus RTRW Meranti
11/8/2014 | http://www.republika.co.id/
Gubernur Sebut Tata Ruang Kepri Ancam Investasi

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611