Pengumuman
 PENGEMBANGAN SDM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG SOSIALISASI DAN UJI COBA E-OFFICE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. RUANG SAPTA TARUNA, SELASA 9 DESEMBER 2014, PUKUL 10.00 - 16.00 WIB                          Download File Cover Laporan Kegiatan 2014 (Info Lengkap Hub. Perpustaakaan DJPR 021-7221336)                         Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 20 April 2012 | Sekretariat

PERAN PENTING PETUGAS PENGUJI TAGIHAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Satuan Kerja (Satker), entitas akuntansi terkecil dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dari sebuah instansi pemerintah dibentuk dengan mengangkat pejabat inti satker yang terdiri dari Kepala Satker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran serta dibantu oleh para petugas pengelola keuangan. Dalam upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan upaya peningkatan keahlian kepada para petugas pelaksana keuangan negara, salah satunya dalam hal ini petugas penguji tagihan.

“Sebelumnya telah diaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran bagi para bendahara pengeluaran, dan kali ini penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penguji Tagihan untuk mendapatkan kader-kader baru sebagai pelaksana anggaran”, tegas Ruchyat Deni, pada acara penutupan Diklat Penguji Tagihan pada Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Kas dan Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR) di Balai Diklat PU Wilayah II Bandung, Minggu lalu .

Kepala Bagian Keuangan DJPR Suyitno, selaku ketua penyelenggara turut menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang keuangan khususnya penguji tagihan di lingkungan Ditjen Penataan Ruang. Kegiatan ini bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, dan Balai Diklat PU Wilayah II. Kegiatan berlangsung selama sepuluh hari mulai 9 - 19 April 2012, diikuti oleh 33 peserta, terdiri dari empat Satker Pusat, satu satker Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR) serta 28 SKPD Dekon Penataan Ruang.

Kurikulum diklat ini meliputi mata pelajaran pokok, mata pelajaran penunjang dan ceramah, diberikan selama 82 jam. Mata pelajaran pokok diajarkan mengenai Pemahaman DIPA; Perpajakan Belanja Negara; Aspek Hukum Pengujian Tagihan Belanja Negara; Penguji Tagihan Belanja Pegawai; Penguji Tagihan Belanja Non Pegawai; dan Penguji Tagihan Belanja PHLN. Sedangkan mata pelajaran penunjang diajarkan mengenai Administrasi Piutang dan Perbaikan Kesalahan Pembayaran dan Simulasi Penerbitan SPM. Kemudian, diakhiri dengan Ceramah tentang Kebijakan APBN dan Ceramah Budaya Kerja.


Salah satu tugas Pejabat Penguji Tagihan adalah menguji tagihan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas kebenaran penggunaan anggaran dan sahnya tagihan, kebenaran pembebanan anggaran sesuai indikator keluaran yang diharapkan, serta kebenaran penggunaan anggaran dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai tujuan yang ditetapkan sebelum SPM diterbitkan untuk dimintakan pembayarannya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN). Karenanya, Ruchyat menegaskan, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, setiap Pejabat Penguji Tagihan dituntut untuk memiliki kompetensi, kemampuan dan pemahaman dalam pengujian tagihan yang membebankan anggaran belanja negara. Pengelolaan sumber daya keuangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan negara merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan program Ditjen Penataan Ruang.

“Pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan yang akurat, tepat mutu, dan tepat waktu perlu adanya usaha pengembangan keahlian para petugas pelaksana keuangan negara, terutama mereka yang bertugas sebagai penguji tagihan, bertanggung jawab menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal dalam membantu pelaksanaan keuangan negara”, ujar Ruchyat sebagai penutup. (ldy/har)


Sumber : admintaru_200412


  BERITA DARI MEDIA
15/12/2014 | http://jakarta.bisnis.com/
Ruang Terbuka Hijau: DKI Targetkan Tambah 50 Ha
15/12/2014 | http://nasional.republika.co.id
Cegah Macet, Tata Ulang Ruang Jakarta Diperlukan
7/12/2014 | http://nasional.kontan.co.id/
BNPP geber 9 Perpres Tata Ruang Kawasan Perbatasan
6/12/2014 | http://www.rri.co.id/post/
Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Terbaik se Indonesia
27/11/2014 | http://news.okezone.com/
Pemprov DKI Kesulitan Tambah Ruang Hijau

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2014
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id