Pengumuman
 Saksikan Celebrity on Vacation di Trans TV tanggal 30 Agustus 2014 Pukul 08.00 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Dirjen Penataan Ruang), 2. Ali Yusuf, S.Pt (Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman, SH. MM (Ketua JKPI) dengan tema Kota Pusaka, Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia                         Pengumuman Pemenang Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 19 April 2012 | Wilayah I

RTRW Provinsi Riau: Perlu komitmen Penuh Semua Pihak

Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pelaksanaan pembangunan di daerah belum berjalan dengan optimal. Faktanya, masih banyak komponen pemangku kepentingan yang kurang memperhatikan pentingnya menggunakan RTRW sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan. “Saat ini RTRW belum menjadi leader dalam pelaksanaan pembangunan. Cukup disayangkan karena ini merupakan salah satu hal yang membedakan kita dengan negara tetangga yang lebih maju”, ungkap Muhammad, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau saat membuka acara Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Perda RTRW Kabupaten di Provinsi Riau, di Pekanbaru (19/4).

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah RTRW. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya menjadikan RTRW sebagai pedoman operasional pembangunan perlu ditingkatkan. Di negara maju yang merupakan negara tetangga Indonesia, Singapura misalnya, setiap pembangunan fisik sudah mengacu pada Rencana Tata Ruang yang ada. Kesadaran setiap pihak yang terkait dalam pembangunan baik pemerintah, masyarakat, dan stakeholder akan RTRW cukup tinggi sehingga masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan jarang ditemui di negara maju.

Atas dasar urgensi tersebut, setiap wilayah baik dalam lingkup nasional maupun daerah perlu memiliki RTRW. Menurut Muhammad, dalam proses penyusunan RTRW, dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau hingga saat ini telah mendapat persetujuan substansi Menteri Pekerjaan Umum. “Hal tersebut merupakan pencapaian yang cukup baik. Untuk tahap selanjutnya perlu adanya komitmen setiap pihak dalam proses percepatan penetapan Perda RTRW sehingga RTRW yang telah disusun dapat segera diimplementasikan”. ungkap Muhammad.

Hadir sebagai narasumber, Kasubdit Bimtek I B mewakili Direktur P2RD Wilayah I, Suryaman Kardiat mengungkapkan bahwa setelah persetujuan substansi masih ada dua tahap penting yang harus dilalui oleh pemerintah daerah kabupaten untuk menetapkan RTRW sebagai Perda. Tahapan tersebut antara lain pembahasan substansi RTRW oleh DPRD Kabupaten/Kota dan proses evaluasi Gubernur di pemerintah provinsi.

Senada dengan Muhammad, Suryaman menyatakan bahwa dalam sepanjang proses penetapan Perda kerap kali ditemukan permasalahan, oleh karena itu perlu adanya komitmen sebagai bentuk antisipasi sehingga diharapkan dapat menekan timbulnya permasalahan. “Perlu dibentuk komitmen untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam proses penetapan Perda RTRW”, jelas Suryaman.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan dihadiri oleh perwakilan dari sepuluh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten di Provinsi Riau. (ang/har)


Sumber : admintaru_200412


  BERITA DARI MEDIA
18/9/2014 | http://www.tribunnews.com
Jangan Mengeluh Banjir Jika Aturan Tata Ruang Terus Dilanggar
18/9/2014 | http://makassar.tribunnews.com
Penimbunan Laut Hambat Ranperda RTRW DPRD Makassar
13/9/2014 | http://manado.tribunnews.com
Sekda Bolsel Percepatan Raperda Tata Ruang
13/9/2014 | http://property.okezone.com
5 Tantangan Permasalahan Tata Ruang di Indonesia
12/9/2014 | http://www.republika.co.id/
Pemkot Depok Langgar Aturan Tata Ruang Kota

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611