Pengumuman
 Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 20 April 2012 | Perkotaan

PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA PERLU DIDUKUNG

Tahun 2012, seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan telah merampungkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kedepan penataan ruang harus didorong kearah implimentasi. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang, Imam S. Ernawi pada peluncuran sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di University Club Universitas gajah Mada (UGM) Yogyakarta Senin lalu.

Tidak semua isu strategis dapat dengan mudah diterjemahkan kedalam RTRW, aspek sosial budaya misalnya perlu dipertajam ke tingkat yang lebih rinci. Kebijakan dan strategi terkait aspek sosial budaya perlu dirumuskan lebih lanjut agar lebih konkrit dioperasionalkan, seperti Kota Pusaka misalnya.

Lebih lanjut Imam menjelaskan, terkait isu strategis nasional, Pemerintah tentu tidak bisa tinggal diam, Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki karakteristik kental dan mempunyai komitmen yang kuat untuk melestarikan dan mengembangkan heritage perlu didukung, kerjasama semua pihak untuk dirajut melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka sebagai program bersama. Sejauh ini sudah Sembilan Kementerian yang telah mendukung P3KP sebagai program bersama sehingga kedepannya, P3KP yang di inisiasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang melalui kerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) perlu dikembangkan sebagai program Multi Years agar dapat menjadi program besar dengan entitas Kota Pusaka di masing-masing sektor dan direspon Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kota Pusaka dapat dikeroyok bersama-sama.

Pada kesempatan yang sama, Jossair Lubis, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam laporannya menyampaikan bahwa, Sosialisasi P3KP yang diadakan pada 16-17 April 2012 tersebut diikuti 60 peseta yang berasal dari 10 Pemerintah Kabupaten, 16 Pemerintah Kota. Sebagai tahap awal, P3KP ditawarkan dan diprioritaskan kepada 48 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) serta telah menyelesaikan Peraturan Daerah RTRW atau sekurang-kurangnya telah mendapat Persetujuan menteri Pekerjaan Umum.

I Gede Ardika, Ketua Dewan Pimpinan BPPI menyambut dengan sangat antusias kegiatan P3KP sejalan dengan upaya memperkuat jaringan, memperluas kontribusi dan perumusan pemikiran, penguatan sistem pendanaan sekaligus mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan respon yang cepat bila terjadi bencana pada heritage. Kita harus memulai dari tingkat lokal dan dengan didukung visi bersama, maka tahun 2020 perlu dijadikan target untuk menjadikan beberapa kota di Indonesia dapat diakui sebagai World Heritage Cities.

Lebih lanjut Ardika mengatakan, potensi heritage seperti alam, budaya dan saujana perlu di- identifikasi dengan sebaik-baiknya dengan berbasis pada Penataan Ruang dan selanjutnya dihimpun kedalam Database Nasional dan segera dipatenkan sebagai sumbangan Indonesia kedalam peradaban dunia.

Dalam sambutan tertulisnya, Arman Nur, Ketua Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang beranggotakan 48 Pemerintah Kabupaten/Kota yang peduli kepada heritage mengatakan sangat mendukung P3KP sehingga kedepan dapat lebih mendorong terciptanya simbiose mutualistis antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melestarikan dan mengembangkan Kota Pusaka. (tsh/har)


Sumber : admintaru_200412


  BERITA DARI MEDIA
21/7/2014 | http://pekanbaru.tribunnews.com
Hari Ini Ranperda RTRW Pekanbaru Disahkan
18/7/2014 | http://analisadaily.com
Pembangunan Aceh Tanpa Konsep Tata Ruang
17/7/2014 | http://theglobejournal.com
KPHA Tuding Pemerintah Aceh Abaikan Konsep Tata Ruang
13/7/2014 | http://riauheadline.com
Proyek Jalan Poros Bagansiapiapi-Dumai Terkendala RTRW
13/7/2014 | http://riauheadline.com/
Pengesahan RTRW Riau Diserahkan ke Pemerintahan Baru

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611