Pengumuman
 Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basoeki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Ikuti Special Talkshow Economic Challenges di Metro TV, Senin 29 September 2014, Pukul 21.05 - 22.00 WIB bersama narasumber : 1. M. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Sumarjo Gatot Irianto (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian), 3. Nusyirwan Soejono (Anggota Komisi V DPR-RI Fraksi PDI-P), 4. Prof. Bustanul Arifin (Akademisi dan Pengamat Pertanian) dengan tema                          Saksikan SUKA-SUKA Edisi Kota Pusaka Ternate di Kompas TV tanggal 1 November 2014 Pukul 09.00-09.30 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Dr. Ir. Luluk Sumiarso, M.Sc (Ketua Dewan Pembina BPPI), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman SH, MM (Walikota Ternate), 4. Ir. Arifin Djafar, MBA (Wakil Walikota Ternate)                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 17 April 2012 | Wilayah II

TANTANGAN PENATAAN RUANG KAWASAN MAMBERAMO-FOJA

Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) merupakan salah satu langkah Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Menteri PU. Selain itu maksud dari forum BKPRN ini adalah untuk mensinkronisasikan Rencana Umum Daerah dengan RTRW Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian yang disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu dalam pembahasan RTRW Kabupaten Sarmi di Jakarta (16/4).

Edison menambahkan, untuk mendapatkan Persetujuan Substansi Raperda RTRW dari Menteri PU terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yaitu, proses pengajuan Raperda RTRW, proses evaluasi Raperda RTRW, dan proses persetujuan Raperda RTRW.

BKPRN merupakan bagian pertama dari tiga proses yang harus dilalui untuk mendapatkan Persetujuan Substansi Raperda RTRW dari Menteri PU. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan maka akan mempercepat proses penyelesaian Perda RTRW yang secara otomatis akan mempercepat kepastian hukum dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan wilayah.

Dalam paparannya, Kepala Bappeda Kabupaten Sarmi Elias N Bakai menyampaikan bahwa luas wilayah Kabupaten Sarmi adalah 17.740 km2 yang terdiri dari 10 distrik (kecamatan) dengan jumlah penduduk Kabupaten Sarmi sebesar 33.263 jiwa. Jumlah penduduk terbesar tedapat di Distrik Sarmi dengan jumlah penduduk 11.642 jiwa. “Pola penggunaan lahan pada Kabupaten Sarmi secara umum masih didominasi oleh penggunaan lahan tidak terbangun atau non budidaya seperti hutan, semak belukar ataupun rawa” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama perwakilan dari Kementerian Kehutanan mengungkapkan dalam rencana pola ruang kedepan, Kabupaten Sarmi merencanakan perubahan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo – Foja menjadi Taman Nasional, perubahan fungsi tersebut akan mengacu pada PP No. 10 tahun 2010 serta Permenhut No. P.34/Menhut-II/2010 tentang tata cara fungsi perubahan hutan.

Mengenai kehutanan, Edison menambahkan bahwa dalam penetapan kawasan hutan yang ada di kabupaten harus sama dengan penetapan kawasan hutan yang ada di provinsi, jika tidak sesuai maka akan menjadi “holding zone”.

Saat ini, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Sarmi, kendala tersebut diantaranya adalah belum adanya pemetaan tanah hak ulayat, belum meratanya sebaran penduduk disetiap distrik maupun kampung, serta terbatasnya sistem transportasi yang menghubungkan antar pusat pelayanan. (fik/har)


Sumber : admintaru/17/04/12


  BERITA DARI MEDIA
31/10/2014 | http://news.bisnis.com/
TARIK WISATA, Pekanbaru Tata Kota Tua
28/10/2014 | http://www.korankaltim.com
RTRW Provinsi Dibahas di BKPRN
28/10/2014 | http://nasional.rimanews.com/
Depok Hadapi Masalah Perizinan dan Tata Ruang
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id