Pengumuman
 Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                         Download Cover Kegiatan 2013                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 13 April 2012 | Wilayah I

P2KPB, Solusi Atasi Ketimpangan Perdesaan-Perkotaan

Ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, masih terus terjadi di Indonesia hingga saat ini. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB), diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia dalam Lokakarya Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan di Jakarta (12/4).

Lebih lanjut Lina menjelaskan, Konsep utama P2KPB adalah pengelolaan kekayaan desa sebagai common property, serta penciptaan pengolahan kekayaan desa yang bernilai tambah dan mengembalikan nilai tambah tersebut ke desa. Konsep ini diharapkan dapat mengatasi krisis yang terjadi di perdesaan, yang ditandai dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya kerusakan DAS, serta kerusakan hutan (deforestasi).

Senada dengan Lina, Direktur Perkotaan dan Perdesaan Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Hayu Parasati mengakui pentingnya pengembangan perdesaan di Indonesia. Hayu juga mengungkapkan masih terjadinya ketimpangan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditandai antara lain dengan semakin besarnya persentase desa swadaya di Indonesia, semakin bergesernya tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri serta urbanisasi penduduk yang terus meningkat.

Hayu memaparkan, pada saat ini arah kebijakan dan strategi pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah sejalan dengan P2KPB. “Prinsip pembangunan perdesaan dalam RPJMN adalah pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, pembangunan yang partisipatif, serta berkelanjutan”, imbuhnya.

Sementara Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono pada kesempatan yang sama mengungkapkan, pengembangan kawasan minapolitan merupakan salah satu konsep dalam penataan ruang desa pesisir berkelanjutan. Melalui konsep ini, tutur Subandono, desa pesisir yang memiliki arti penting sebagai pondasi industrialisasi kelautan dan perikanan mendapatkan dukungan fungsi kota-kota pesisir yang merupakan pusat pemasaran produk.

“Dengan adanya konsep minapolitan sebagai satu kesatuan manajemen pengembangan wilayah yang memadukan keterkaitan produksi-pemrosesan-pemasaran dan prasarana pendukungnya, maka peningkatan nilai tambah ekonomi dari kegiatan perikanan dapat terwujud," ujar Subandono.

Harus Partisipatif dan Berwawasan Lingkungan

Akademisi dari Universitas Merdeka Malang Respati Wikantiyoso menambahkan, berbagai program dan prioritas dalam pengembangan perdesaan yang akan dikembangkan di kawasan perdesaan harus diterapkan dengan pendekatan partisipatif. Pengembangan perdesaan, menurut Respati harus partisipatif agar sesuai dengan karakteristik masing-masing tipologi perdesaan, serta harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. “Sebelum menetapkan prioritas dalam pengembangan perdesaan, kenali dulu karakteristik desa, agar tidak bias dengan kepentingan pengembangan ekonomi," tegas Respati.

Sementara Akademisi dari Institut Teknologi Bandung Acha Sugandhi menambahkan, P2KPB juga harus menegaskan adanya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pendemaran lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang drastis. (sha)


Sumber : admintaru_130412


  BERITA DARI MEDIA
21/4/2014 | http://www.republika.co.id/
Kementerian PU Siapkan Rp 1,5 Miliar Per Hektare untuk RTH
14/4/2014 | http://www.indopos.co.id/
Harus Tunggu Rekomendasi Gubernur, Kadin Minta Pembangunan Diratakan
14/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
Dinas Tata Ruang akan Terapkan RTH ke Toko dan Mall
14/4/2014 | Lampung.tribunnews.com
Walhi Lampung Dukung Penertiban Bangunan Liar
10/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
DTRB Makassar Ajak Pengusaha Adakan RTH di Toko dan Mall

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611