Pengumuman
 Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 13 April 2012 | Wilayah I

Pengembangan Perdesaan Berkelanjutan Perlu Berbasis Kewilayahan

Permasalahan di kawasan perdesaan, misalnya urbanisasi dan tingginya alih fungsi lahan di perdesaan, ke depan harus dihadapi tidak hanya dengan pendekatan sektoral, tapi juga pendekatan entitas spasial atau kewilayahan.

“Pendekatan entitas spasial ini seyogyanya harus dapat mengisi kebijakan sektoral dan pendekatan kewilayahan yang sudah ada," ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi dalam Lokakarya Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) di Jakarta (12/4).

Lebih lanjut, dalam lokakarya bertema “Mewujudkan Desa Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Lingkungan yang Lestari” ini Imam mengatakan, pendekatan kewilayahan ini perlu didorong untuk merajut berbagai program yang sudah dilakukan terkait pengembangan perdesaan, agar dapat lebih efektif dalam mengimbangi perkembangan perkotaan. “Pengembangan kawasan perdesaan harus bisa mengimbangi kawasan perkotaan," tegas Imam.

Selain itu, pendekatan spasial (bukan sektoral) ini juga perlu didorong karena potensi kawasan perdesaan di kabupaten masih sangat dominan. Pada saat ini, papar Imam, sudah lebih dari 80% Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sudah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum. Dari seluruh RTRW ini, dapat dilihat bahwa kabupaten-kabupaten di Indonesia secara umum sudah mengupayakan pengarusutamaan ketahanan pangan.

“Hal ini dapat dilihat dari masih cukup signifikannya luas kawasan peruntukan pertanian dan perikanan yang direncanakan hingga 20 tahun ke depan dengan luas rata-rata 42%. Selain itu, hampir semua kabupaten memiliki kawasan strategis ekonomi yang berbasis kelestarian alam," papar Imam.

Ditambahkannya, dalam pengembangan perdesaan untuk mengimbangi kawasan perkotaan tersebut, perlu disusun suatu konsep pengembangan kawasan perdesaan yang berkelanjutan. Dalam penanganan kawasan perdesaan berkelanjutan tersebu terdapat empat pilar (atribut). Pertama, peningkatan kualitas SDM perdesaan (community empowerment). Kedua, peningkatan kualitas sarana prasarana perdesaan (infrastructure improvement). Ketiga, peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi (economic livelihood improvement). Serta keempat, peningkatan kualitas lingkungan dan warisan budaya lokal (conservation and cultural preservation)

Dalam lokakarya yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait pengembangan perdesaan antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; Pemerintah Daerah; pakar dan akademisi serta asosiasi dan perwakilan masyarakat ini, harapannya akan dapat diperoleh konsep yang implementatif untuk program pengembangan perdesaan.

“Diharapkan, semua pihak dapat memikirkan dan merumuskan pengembangan kawasan perdesaan di masa depan. Prakarsa pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan harus dapat dirumuskan pada tahun ini dengan komitmen dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Juga, perlu dievaluasi dengan baik apakah perencanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh kabupaten," tandas Imam. (sha/nik)


Sumber : admintaru_130412


  BERITA DARI MEDIA
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
16/10/2014 | http://www.medanbisnisdaily.com/news
Mendagri Canangkan Batubara Pusat Kawasan Industri Aluminium
16/10/2014 | http://nasional.republika.co.id/
DPRD Ingin Adanya Taman Interaktif di Kelurahan
13/10/2014 | http://berita.suaramerdeka.com/
Penyusunan Raperda Tata Ruang Purwokerto Libatkan Masyarakat

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id