Pengumuman
 PENGEMBANGAN SDM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG SOSIALISASI DAN UJI COBA E-OFFICE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. RUANG SAPTA TARUNA, SELASA 9 DESEMBER 2014, PUKUL 10.00 - 16.00 WIB                          Download File Cover Laporan Kegiatan 2014 (Info Lengkap Hub. Perpustaakaan DJPR 021-7221336)                         Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 7 April 2012 | Sekretariat

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG SUSUN SASARAN KERJA PEGAWAI UNTUK REFORMASI BIROKRASI

Salah satu tuntutan reformasi birokrasi (RB) bagi pegawai negeri sipil (PNS), agar PNS meningkatkan kinerjanya, memiliki profesionalitas yang baik, dan kinerja yang baik, serta tanggung jawab yg bisa terukur. Pengukuran penilaian kinerja pegawai ini kemudian disebut dengan sasaran kerja pegawai (SKP), yang saat ini akan kita susun. Ujung tombak dari program RB adalah pada pelayanan publik, dan hal ini harus dimiliki oleh PNS, yang harus dilakukan secara terukur dan akuntabel. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Ruchyat Deni Djakapermana, dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Penataan Ruang, di Solo (4/4).

Lebih lanjut Deni mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini selain untuk dapat mengetahui bagaimana pengukuran kinerja pegawai, juga peserta akan dilatih dan ikut berdiskusi dengan para narasumber dalam menyusun SKP masing-masing individu yang obyektif. SKP ini dikembangkan sebagai penyempurnaan sistem penilaian kinerja PNS DP3 yang sekarang dilakukan. DP3 ini dinilai lebih menekankan pada penilaian terhadap kepribadian dan perilaku karakter individu tiap PNS, belum terfokus pada penilaian kerja, hasil kerja atau produk, peningkatan kinerja dan pengembangan pemanfaatan potensi serta bahkan belum mengukur kualitas pelayanan publik sebagai ujung sasaran reformasi birokrasi, ungkap Deni.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Kuspriyomurdono memaparkan penilaian prestasi kerja PNS. Penilaian kinerja ini harus dibuat berorientasi pada argumen yang jelas, dan mengacu pada perilaku kerja dan penilaian kinerja. Permasalahan empiris penilaian kinerja seperti DP3 cenderung bersifat formalitas, tidak memiliki target karena fokus pengamatan cenderung mengarah pada perilaku, dan tidak memiliki keterkaitan dengan kinerja unit kerja, sehingga kinerja unit dan penilaian kerja pegawai tidak memiliki korelasi yg jelas, demikian ungkap Kuspriyo.

Lebih lanjut Kuspriyo menjelaskan Kebijakan Peraturan Pemerintah No 10/1979, bahwa pembinaan PNS dititikberatkan pada prestasi kerja. SKP atau prestasi kerja mempunyai bobot 60% dengan aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Sedangkan perilaku kerja mempunyai bobot 40% yang meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan.

Kuspriyo juga mengungkapkan SKP harus disepakati dan disetujui bersama dengan atasan langsung melalui kontrak kerja tahunan yg obyektif, terukur, transparan. Cara penilaian SKP adalah dengan membandingkan realisasi kerja dengan target kerja, ditambah penilaian perilaku yang dilakukan melalui pengamatan, yang pada akhirnya akan diakumulasikan. Nilai SKP dapat mencapai lebih dari 100, namun penilaian perilaku paling tinggi 100. Penilaian tersebut mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yg setingkat. Apabila PNS yang dinilai tidak mau menandatangani hasil penilaian, maka hasil tersebut dianggap sah, demikian tegas Kuspriyo.

Menurut Kuspriyo apabila prestasi kerja pegawai dibawah 25% dari target kontrak, maka pegawai tersebut akan dikenai hukuman berat, atau bisa mendapat penurunan pangkat. Sedangkan aspek orientasi pelayanan, integritas, skill, semangat kerja tinggi, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan menjadi perhatian dalam rangka mendukung perilaku kerja.

Penyusunan SKP Direktorat Jenderal Penataan Ruang ini dipandu oleh Direktur Rekrutmen dan Jinerja Pegawai, Badan Kepegawaian Negara dan Kasubag Ortala, Bagian Ortala Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian Pekerjaan Umum. Acara ini diikuti oleh 48 pegawai yang terdiri dari pejabat eselon III, IV dan staf professional di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (ls/sar)


Sumber : admintaru_070411


  BERITA DARI MEDIA
15/12/2014 | http://jakarta.bisnis.com/
Ruang Terbuka Hijau: DKI Targetkan Tambah 50 Ha
15/12/2014 | http://nasional.republika.co.id
Cegah Macet, Tata Ulang Ruang Jakarta Diperlukan
7/12/2014 | http://nasional.kontan.co.id/
BNPP geber 9 Perpres Tata Ruang Kawasan Perbatasan
6/12/2014 | http://www.rri.co.id/post/
Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Terbaik se Indonesia
27/11/2014 | http://news.okezone.com/
Pemprov DKI Kesulitan Tambah Ruang Hijau

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2014
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id