Pengumuman
 PENGEMBANGAN SDM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG SOSIALISASI DAN UJI COBA E-OFFICE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. RUANG SAPTA TARUNA, SELASA 9 DESEMBER 2014, PUKUL 10.00 - 16.00 WIB                          Download File Cover Laporan Kegiatan 2014 (Info Lengkap Hub. Perpustaakaan DJPR 021-7221336)                         Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 30 Maret 2012 | Perkotaan

Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan Siap Susun RDTR dan Peraturan Zonasi

Kabupaten/Kota pembentuk Kawasan Metropolitan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur), Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro), dan Cekungan Bandung menyatakan siap untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) wilayahnya. "Setiap Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan segera menindaklanjuti dengan menyusun dan menetapkan Perda RDTR-nya," ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi dalam Fasilitasi Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan, Bandung (26-29/3).

Ditambahkan Imam, RDTR ini juga merupakan upaya untuk menterjemahkan RTRW ke tingkat yang lebih rinci sebagai panduan sektor-sektor. Pada dasarnya Bappeda dan Dinas yang mengurus tata ruang Kota/Kabupaten di Kawasan Metropolitan sudah membawa proses penyusunan RDTR dan PZ yang sedang disusun. Namun, beberapa Kabupaten/Kota masih memisahkan aturan RDTR dengan PZ. Padahal, dalam Permen PU No. 20/2011, RDTR dan PZ merupakan bagian yang tidak terpisahkan. "RDTR dan Peraturan Zonasi pada dasarnya adalah dua produk yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena sifatnya komplementer serta saling melengkapi," imbuh Imam.

Wakil dari Kabupaten Cianjur Suherman mengatakan bahwa sebagian besar RDTR sudah disusun sejak sebelum Pedoman disahkan. Oleh karena itu, menurut pengajar Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB Iwan Kustiwan, solusinya tentu harus menyatukan PZ ke dalam RDTR. Pertanyaan juga muncul dalam penyusunan struktur ruang, di dalam pedoman tidak mengatur tentang struktur ruang, padahal pola ruang muncul mengikuti jalan yang termasuk sebagai struktur ruang.

Iwan juga mengungkapkan untuk membuat sebuah rencana tata ruang harus berdasarkan pada jumlah penduduk dua puluh tahun ke depan. Jumlah penduduk tersebut bisa diperoleh dari target atau proyeksi penduduk. Oleh karena itu, wilayah kosong juga bisa disusun RDTR dan PZ-nya, asal wilayah tersebut ditargetkan untuk menampung sejumlah penduduk di masa depan.

Di kesempatan ini juga digelar asistensi penyusunan RDTR dan PZ. Meskipun tidak diwajibkan, ternyata peserta saat asistensi melebihi perkiraan. Meskipun peserta tidak semuanya membawa bahan untuk diasistensi, mereka antusias untuk mengikuti asistensi Kabupaten/Kota yang telah membawa bahan dan ikut bertukar pendapat dalam menyusun RDTR dan PZ. Dalam penyusunan RDTR dan PZ, harus mengacu pada Perpres tentang KSN Perkotaan dan RTRW. Namun, penyusunan RDTR tidak lepas dari kondisi di lapangan, tidak seperti Perpres dan RTRW yang cenderung hanya meramalkan 20 tahun ke depan. Karenanya, RDTR tetap harus disinkronkan dengan aturan yang diatasnya dan jangan sampai menjadi penyangkalan Perpres dan RTRW.

"Harapannya Pemerintah Daerah dapat selalu berkonsultasi dengan Kementerian pu agar tidak melenceng dari arahan Perpres dan RTRW," tegas Kasubdit Pengembangan Perkotaan Yetty Nuryati.(agr/nik)



Sumber : admintaru_300312


  BERITA DARI MEDIA
15/12/2014 | http://jakarta.bisnis.com/
Ruang Terbuka Hijau: DKI Targetkan Tambah 50 Ha
15/12/2014 | http://nasional.republika.co.id
Cegah Macet, Tata Ulang Ruang Jakarta Diperlukan
7/12/2014 | http://nasional.kontan.co.id/
BNPP geber 9 Perpres Tata Ruang Kawasan Perbatasan
6/12/2014 | http://www.rri.co.id/post/
Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Terbaik se Indonesia
27/11/2014 | http://news.okezone.com/
Pemprov DKI Kesulitan Tambah Ruang Hijau

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2014
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id