Pengumuman
 Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 7 Maret 2012 | Wilayah I

Kabupaten Trenggalek Kembangkan Potensi Daerah

“Kabupaten Trenggalek berharap dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), potensi daerah yang ada dapat dikembangkan seoptimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wakil Bupati Trenggalek Kholik saat melakukan Konsultasi ke Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pansus DPRD Kabupaten Trenggalek di Jakarta (6/3).

Pada kesempatan tersebut, Kholik menjabarkan bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki potensi pertambangan yang cukup banyak. Saat ini sudah 30 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan dan tersebar di beberapa kecamatan. Potensi pertambangan tersebut tentunya merupakan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Trenggalek.

Demikian halnya dengan lahan pertanian pangan. Kholik menjelaskan bahwa lahan pertanian pangan Kabupaten Trenggalek juga cukup potensial. Saat ini, dari 40% wilayah Kabupaten Trenggalek, 19%-nya merupakan lahan basah, sedangkan sisanya merupakan lahan kering. Meskipun demikian, lahan pertanian pangan dewasa ini tengah menghadapi ancaman alih fungsi lahan seiring dengan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, perlu adanya peraturan khusus sebagai turunan Perda RTRW Kabupaten Trenggalek yang mengikat. Peraturan turunan tersebut dimaksudkan agar masalah alih fungsi lahan pertanian pangan dapat teratasi dan lahan pertanian pangan tetap terjaga.

Di samping potensi-potensi di atas, tersiar kabar akan adanya kebijakan pusat dalam pengembangan pelabuhan di Kabupaten Trenggalek. Namun kebijakan tersebut masih perlu adanya klarifikasi dan konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan. Kholik berharap dengan adanya pertemuan ini, akan tercapai sinkronisasi dan komitmen komponen eksekutif dan yudikatif dalam pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dan pusat terkait kebijakan dan strategi dalam perencanaan penataan ruang Kabupaten Trenggalek 20 tahun ke depan. “Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan titik terang bagi perencanaan penataan ruang Kabupaten Trenggalek ke depan”, ungkap Kholik.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I diwakili oleh Kasubdit Bimbingan Teknis I B, Suryaman Kardiat menambahkan, kebijakan dan strategi dalam penataan ruang daerah seyogyanya memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah. “Perlu adanya kajian yang matang tentang potensi-potensi apa saja di daerah yang dapat dimanfaatkan dan dituangkan dalam perencanaan penataan ruang daerah dalam 20 tahun ke depan," jelas Suryaman.

Suryaman juga menerangkan bahwa perlu dibedakan kebijakan dalam penataan ruang dengan kebijakan sektoral. Kebijakan dalam penataan ruang memang bersifat umum namun di dalamnya kebijakan sektoral tetap berlaku. “Kebijakan sektoral tetap berlaku dan tetap berada dalam satu payung perencanaan penataan ruang,” imbuhnya.

Terkait pemanfaatan ruang, penyimpangan pemanfaatan ruang dapat diatasi dengan mempertegas peraturan zonasi pada struktur ruang dan pola ruang. Di samping itu dapat juga diberlakukan pemberian insentif dan disinsentif. “Pemerintah Daerah Kabupaten juga bisa memberlakukan peraturan lain seperti Peraturan Bupati sebagai turunan Perda RTRW untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan menghindari penyimpangan pemanfaatan ruang," tegas Suryaman. (ang/nik)


Sumber : admintaru_070312


  BERITA DARI MEDIA
21/7/2014 | http://pekanbaru.tribunnews.com
Hari Ini Ranperda RTRW Pekanbaru Disahkan
18/7/2014 | http://analisadaily.com
Pembangunan Aceh Tanpa Konsep Tata Ruang
17/7/2014 | http://theglobejournal.com
KPHA Tuding Pemerintah Aceh Abaikan Konsep Tata Ruang
13/7/2014 | http://riauheadline.com
Proyek Jalan Poros Bagansiapiapi-Dumai Terkendala RTRW
13/7/2014 | http://riauheadline.com/
Pengesahan RTRW Riau Diserahkan ke Pemerintahan Baru

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611