Kondisi Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) semakin menunjukkan keruwetan. Dengan jumlah penduduk mencapai 22 juta jiwa di tahun 2010, kawasan ini rentan terhadap timbulnya masalah perkotaan. Mengingat Jabodetabekpunjur juga dianggap sebagai wilayah yang kompleks maka Rencana Tata Ruang (RTR)-nya harus disusun secara matang. Demikian disampaikan Direktur Perkotaan Kementerian PU Joessair Lubis saat membuka Workshop Jabodetabekpunjur di Jakarta (23/2).
Ditambahkan Lubis, hendaknya kita tidak hanya berhenti di perancangan saja, namun berlanjut ke sosialisasi dan perwujudan dari RTR. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur hendaknya dijadikan acuan dalam pembangunan dan melihat kawasan ini sebagai satu entitas karena setiap kabupaten-kota pembentuk memiliki keterkaitan. “Karenanya diperlukan sebuah Badan pengelola khusus di wilayah Jabodetabekpunjur yang dinamakan Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) dan telah terbentuk sejak tahun 1976, ” imbuh Lubis.
Anggota sekretariat BKSP Jabodetabekpunjur Latif mengatakan, keberadaan badan ini cuma sebagai “arsip kesepahaman” karena program yang sudah disepakati jarang dilaksanakan. Karenanya dibutuhkan peningkatan BKSP melalui regulasi peningkatan kapasitas kelembagaan, yang meliputi peningkatan peran dan fungsi, peningkatan SDM, peningkatan tata kelola, serta peningkatan kewenangan dalam kerangka kerja sama antar daerah, sehingga tercapai tujuan keterpaduan pembangunan.
Untuk mengahadapi masalah yang berkembang saat ini, Jabodetabekpunjur membutuhkan sebuah kajian sistem sosio-ekologis sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Kasubdit Jakstra Perkotaan Endra Saleh, jika bicara tentang sistem, hal ini berarti mekanisme yang saling bersinergi dan teratur. Sosial merupakan manusia. Ekologis berupa hukum alam.
Dan ketidakteraturan yang terjadi sangat mungkin disebabkan oleh sosial atau manusia yang menghuni kawasan jabodetabekpunjur.
Ketidakteraturan ini menyebabkan daya dukung lingkungan menurun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sampah yang “membludak”, banjir dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya seperti perumusan insentif dan disinsentif; penerapan teknologi untuk meningkatkan daya dukung lingkungan; dan pengkajian serta penelitian yang mendalam untuk masalah kependudukan dan lingkungan. Kemudian dibuat langkah tindak lanjut melalui penataan kerja sama antar daerah; pelibatan masyarakat dan pemangku kebijakan terkait; serta pelaksanaan pembangunan, papar Endra.
Sebagai alat untuk mensinkronkan RTR Kawasan Jabodetabekpunjur dengan pembangunan, disusunlah dokumen RPIIJM yang saat ini sedang mencari kesepakatan dengan Kementerian Sektoral. Dokumen ini mencakup program pembangunan dalam jangka menengah, yakni tiga sampai lima tahun. Program-program yang disinkronkan meliputi program Kementerian Sektoral dan Pemerintah Daerah dengan RTR. “Setiap perwujudan struktur ruang dan pola ruang hendaknya memperhatikan keserasian,keselarasan, keseimbangan kuantitas dan kualitas antara daya dukung dan daya tampung dengan aspek lingkungan,” ujar Kasubdit Pengembangan Perkotaan Yetty Nuryati. (agr/nik)
DETAIL BERITA PENATAAN RUANG
26 Pebruari 2012 | Perkotaan
