Pengumuman
 Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 14 Pebruari 2012 | Nasional

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan Mendesak untuk Dilegalkan

Kawasan perbatasan memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Selain merupakan batas kedaulatan, kawasan perbatasan juga merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan suatu negara, hal ini dikemukakan oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Ir. Iman Soedradjat, MPM, dalam diskusi pembukaan kegiatan kunjungan lapangan di Pontianak, Jumat (10/2).

Kunjungan lapangan ini dilakukan dalam rangka memperoleh perspektif daerah mengenai muatan dari Rancanan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Kawasan Perbatasan, sebagai bentuk pengkayaan dari Raerpres yang telah disusun. Kunjungan lapangan ini dihadiri oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Deputi Bidang Perekonomian, Ir. Retno Pudji Budi Astuti, MBA, Tim Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Wakil Kepala Kawasan Pengembangan EkonomiI Terpadu (KAPET) Khatulistiwa, Bupati Kabupaten Sanggau dan perwakilan unsur-unsur pemerintah daerah yang wilayahnya tercakup dalam kawasan perbatasan di Kalimantan bagian barat.

Dalam pembukaan kegiatan disuksi, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. M. Zeet Hamdy Assovie, MTM, mengemukakan bahwa saat ini sudah terdapat banyak produk hukum yang mengatur kawasan perbatasan, “Sedikitnya terdapat empat payung hukum mengenai kawasan perbatasan yang menunjukkan bahwa negara secara fokus dan konsisten ingin mengelola perbatasan.” Keempat produk hukum tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Pada paparannya tersebut Assovie juga mengemukakan bahwa peraturan-peraturan yang disebutkan tadi belum cukup untuk mengembangkan kawasan perbatasan. “Keempat payung tersebut belum cukup kuat sebagai dasar pengembangan kawasan perbatasan. Dalam realisasi di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara kawasan perbatasan Serawak dan Kalimantan (Indonesia). Di Kalimantan Barat sendiri terdapat sepuluh kawasan tertinggal, lima diantaranya berada di perbatasan. Kawasan tersebut secara sarana dan prasarana jauh tertinggal dari negara tetangga, tegas Assovie.

Saat ini Pemerintah Kalimantan Barat menunjukkan komitmen yang kuat terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan, dalam hal ini dengan membentuk badan pengelola perbatasan yang secara khusus menangani persoalan perbatasan. Secara sektoral, SKPD yang ada diarahkan untuk fokus kepada wilayah perbatasan. Namun demikian kondisi alam yang sebagian besar berupa gambut merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk mengatasi persoalan infrastruktur terutama dalam penyediaan jaringan jalan yang memadai. Terkait dengan penyediaan infrastruktur jaringan jalan Assovie mengemukakan bahwa, status jalan juga menjadi persoalan dalam perwujudan infrastruktur, sehingga perlu ada Perpres yang membagi kewenangan secara tegas. Menurut beliau pembangunan jaringan jalan pararel poros utara Kalimantan belum terwujud, salah satunya akibat belum ditetapkannya kewenangan pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Drs. Robert Simbolon, MPA, mengutarakan Perpres No. 12 tahun 2012 tentang BNPP mengamanatkan bahwa pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP, dimana Rencana Induk dan Rencana Aksi tersebut harus disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan.

Sebagai penutup, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional , Ir. Iman Soedradjat, MPM, menegaskan bahwa Rencana tata ruang kawasan perbatasan akan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di kawasan perbatasan yang berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. “Rancangan Peraturan Presiden mengenai rencana tata ruang kawasan perbatasan disusun berdasarkan isu strategis, dan bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara di perbatasan, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan dan mewujudkan kawasan berfungsi lindung sebagai paru-paru dunia dan perlindungan keanekaragaman hayati” tutup Iman.

Dengan demikian, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan perlu segera dilegalkan dalam bentuk Peraturan Presiden yang mampu dengan jelas dan tegas mengatur pengelolaan kawasan perbatasan. Seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan, persoalan perbatasan perlu segera ditangani dengan menyediakan infrastruktur yang mampu memberi kesempatan bagi terbukanya peluang-peluang pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang salah satunya dapat diwujudkan dengan penataan ruang kawasan perbatasan. (rin/har)


Sumber : admintaru_14022012


  BERITA DARI MEDIA
21/7/2014 | http://pekanbaru.tribunnews.com
Hari Ini Ranperda RTRW Pekanbaru Disahkan
18/7/2014 | http://analisadaily.com
Pembangunan Aceh Tanpa Konsep Tata Ruang
17/7/2014 | http://theglobejournal.com
KPHA Tuding Pemerintah Aceh Abaikan Konsep Tata Ruang
13/7/2014 | http://riauheadline.com
Proyek Jalan Poros Bagansiapiapi-Dumai Terkendala RTRW
13/7/2014 | http://riauheadline.com/
Pengesahan RTRW Riau Diserahkan ke Pemerintahan Baru

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611