Pengumuman
 Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                         Download Cover Kegiatan 2013                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 31 Januari 2012 | Nasional

PENATAAN RUANG SEBAGAI ACUAN PENGELOLAAN TERPADU KAWASAN BUDAYA

Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang saat ini sedang dalam tahap legalisasi oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang, merupakan rencana tata ruang pertama untuk Kawasan Strategis Nasional bertipologi sosial budaya. Hal ini menjadi penting karena selain nantinya akan dijadikan acuan dalam pemanfaatan ruang di sekitar kawasan, juga untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan pengembangan kawasan yang saat ini tengah dirintis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini mengemuka dalam Pembahasan Raperpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya di Jakarta (27/1).

Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi mengungkapkan, Raperpres ini tidak hanya difokuskan pada rencana pemanfaatan ruang, namun juga implementasinya. Hal ini terlihat dari adanya indikasi program yang menjadi lampiran Raperpres. "Didalamnya juga mengatur mengenai kelembagaan tapi sifatnya umum karena pengaturan lebih detail akan diserahkan kepada Kementerian terkait,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Purbakala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan I Gde Pitana mengatakan, pada tahun 2012 ini, Direktorat Jenderal Purbakala sedang menyusun peraturan mengenai pengelolaan terpadu situs budaya. Tiga situs yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah Borobudur, Prambanan dan Sangiran. Pitana menjelaskan bahwa selama ini Ditjen Purbakala tidak memiliki basis dalam pengelolaan kawasan cagar budaya. Raperpres RTR Kawasan Borobudur dsk ini merupakan yang pertama dan akan dijadikan acuan dalam pengaturan pengelolaan terpadu dimaksud.

Sebagai langkah utama, Ditjen Purbakala akan mendorong dilakukannya perubahan atau penyesuaian terhadap Keppres 1/1992. Melihat perkembangan yang ada, terutama sejak era otonomi daerah, Keppres tersebut dirasa sudah tidak relevan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan keppres baru dengan prinsip pengembangan yang baru pula. Dalam upaya tersebut, diperlukan kesepakatan dari berbagai pihak terkait, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah terkait, dan BUMN terkait yang selama ini ditunjuk sebagai pengelola kawasan, paparnya.

Dalam pembahasan tersebut juga dibicarakan mengenai arahan pengaturan zonasi yang terdapat dalam Raperpres RTR Kawasan Borobudur dsk. Dalam upaya pengendaliannya, Kawasan Borobudur dsk terbagi atas kawasan SP-1 yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar budaya yang mendesak untuk dikendalikan, serta kawasan SP-2 yang merupakan kawasan penyanggga yang berfungsi untuk pengamanan sebaran situs yang belum tergali dan menjaga kelayakan pandang.

Lebih lanjut Pitana menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Purbakala sangat mendukung upaya penyusunan arahan pengaturan zonasi di Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. “Aturan zonasi ini akan menjadi acuan bagi sektor dalam penyusunan rencana dan program pelestarian Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Termasuk acuan bagi pemberian ijin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah, dimana selama ini belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur hal tersebut," tegasnya.

Terkait dengan pengaturan zonasi, Direktur Tinggalan Purbakala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tony Djubiantono mengingatkan bahwa penentuan zonasi harus diatur secara seksama agar dalam jangka panjang tidak perlu ada perubahan-perubahan yang terkait pembagian zona kawasan. “Konsep zonasi yang ada ini akan berpengaruh terhadap pengaturan pengelolaan terpadu yang sedang kami susun,” imbuhnya.

Pada tahun 2012 ini, selain melakukan proses legalisasi Raperpres RTR Kawasan Borobudur dsk, Ditjen Penataan Ruang juga akan menyusun Rancangan Peraturan Presiden untuk dua Kawasan Strategis Nasional bertipologi sosial budaya lainnya, yaitu Kawasan Toraja dsk, dan Kawasan Candi Prambanan. (rr/ai/nik)


Sumber : admintaru_310112


  BERITA DARI MEDIA
14/4/2014 | http://www.indopos.co.id/
Harus Tunggu Rekomendasi Gubernur, Kadin Minta Pembangunan Diratakan
14/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
Dinas Tata Ruang akan Terapkan RTH ke Toko dan Mall
14/4/2014 | Lampung.tribunnews.com
Walhi Lampung Dukung Penertiban Bangunan Liar
10/4/2014 | http://beritakotamakassar.com/
DTRB Makassar Ajak Pengusaha Adakan RTH di Toko dan Mall
7/4/2014 | http://www.beritasatu.com
Pemerintah Janji Tegakkan Aturan Tata Ruang untuk Kurangi Bencana

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611