Pengumuman
 Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 25 Januari 2012 | Sekretariat

JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG SEBAGAI KEBUTUHAN RIIL

Jabatan Fungsional Penata Ruang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2007. Namun, Direktorat Jenderal Penataan Ruang sebagai instansi pembina memang agak terlambat dalam melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Penata Ruang ini. Padahal, eksistensi Jabatan Fungsional Penata Ruang sangat penting. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Penata Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam rapat pembahasan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang di Jakarta, Selasa (24/1).

Lebih lanjut, Deni mengemukakan 2 hal penting yang menjadi preseden yang juga menyebabkan tidak intensifnya Jabatan Fungsional Penata Ruang. Pertama, yaitu belum adanya tunjangan jabatan fungsional penata ruang. Dan yang kedua, yang menurut Deni justru sangat penting, yaitu tidak adanya jenjang utama untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang Tingkat Ahli. “Bagaimana mungkin generasi muda yang cukup potensial untuk mengembangkan karirnya di jalur Jabatan Fungsional Penata Ruang hanya berhenti di jenjang madya meski secara angka kredit sudah memenuhi persyaratan untuk naik ke jenjang utama,” ungkap Deni.

Terkait dengan Reformasi Birokrasi, lanjut Deni, Direktorat Jenderal Penataan Ruang juga telah melakukan job grading sesuai dengan peraturan dan ketentuan SOP dari Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil job grading tersebut, sebenarnya diberikan kesempatan untuk mencapai ke jenjang utama. Tentunya dengan tingkat kebutuhan yang riil, di mana pekerjaan yang terkait dengan pengambilan kebijakan hanya bisa dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penata Ruang dengan jenjang Utama.

Deni mengungkapkan, pembinaan secara intensif telah dimulai sejak tahun 2011 yang mana telah diselenggarakan Diklat Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang Tingkat Ahli Jenjang Pertama. Adapun jumlah peserta yang diikutsertakan adalah sebanyak 82 orang, di mana salah satunya adalah merupakan jenjang muda.

Jabatan Fungsional Penata Ruang sendiri akan dikembangkan hingga tingkat kabupaten dan kota, Dengan jumlah kabupaten dan kota sebanyak 491 ditambah dengan 33 propinsi, serta ditambah dengan jumlah Pejabat Fungsional Penata Ruang yang dibutuhkan di tingkat pusat, maka total prediksi jumlah Pejabat Fungsional Penata Ruang yang dibutuhkan yaitu sekitar 8.422 orang, dengan asumsi setiap instansi di daerah memiliki 2-3 Pejabat Fungsional Penata Ruang, papar Deni.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Salman menyatakan bahwa Kementerian PAN dan RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara membuat kelas-kelas jabatan tersebut sebenarnya sudah berbicara mengenai kompetensi. Kelas jabatan adalah tugas dan tanggung jawab yang sudah dijenjangkan, berdasarkan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan, demikian lanjut Salman. Berdasarkan hasil kualifikasi inilah yang nantinya akan menjadi dasar penentuan besaran tunjangan jabatan untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Kepala Sub Direktorat Tunjangan Badan Kepegawaian Negara Wakiran mengungkapkan penetapan besaran tunjangan jabatan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan job grading. Menurutnya dalam rangka kesetaraan ini, perlu melakukan evaluasi jabatan fungsional untuk 4 jabatan fungsional bidang ke-PU-an lainnya. Tunjangan jabatan fungsional ini akan diberikan kepada para Pejabat Fungsional Penata Ruang sejak yang bersangkutan diangkat dan melaksanakan tugas yang ditunjukkan melalui Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), serta dihentikan tunjangan jabatan fungsional umumnya, demikian lanjut Wakiran.

Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Lukman Arifin menyatakan bahwa ada sebanyak 5 Jabatan Fungsional Bidang Ke-PU-an yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan, Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan, dan Jabatan Fungsional Penata Ruang. Jumlah pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum saat ini adalah sebanyak 412 orang, di mana 2 orang di antaranya adalah Pejabat Fungsional Penata Ruang.

Menurut Lukman, minimnya peminat untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah akibat tidak adanya insentif untuk tunjangan jabatan tersebut. Lukman berharap kondisi ini dapat diperbaiki dan diproses dalam waktu tidak terlalu lama. Apalagi, sesuai dengan reformasi birokrasi, ke depannya seluruh staf akan di-jafung-kan dan jabatan fungsional tertentu akan menjadi tulang punggung Kementerian Pekerjaan Umum. Jabatan Fungsional Penata Ruang menurut Lukman sangat penting karena pembinaan Penataan Ruang di seluruh Indonesia adalah Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembahasan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang ini dihadiri oleh perwakilan pejabat dan staf Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan pejabat dan staf Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan pejabat Badan Kepegawaian Negara, perwakilan pejabat Sekretariat Kabinet, perwakilan pejabat Kementerian Keuangan, serta perwakilan pejabat dan staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. (nrw/sar)


Sumber : admintaru_250112


  BERITA DARI MEDIA
21/7/2014 | http://pekanbaru.tribunnews.com
Hari Ini Ranperda RTRW Pekanbaru Disahkan
18/7/2014 | http://analisadaily.com
Pembangunan Aceh Tanpa Konsep Tata Ruang
17/7/2014 | http://theglobejournal.com
KPHA Tuding Pemerintah Aceh Abaikan Konsep Tata Ruang
13/7/2014 | http://riauheadline.com
Proyek Jalan Poros Bagansiapiapi-Dumai Terkendala RTRW
13/7/2014 | http://riauheadline.com/
Pengesahan RTRW Riau Diserahkan ke Pemerintahan Baru

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611