Pengumuman
 Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 23 Juli 2011 | Wilayah II

Penyelesaian RTRW Kabupaten Sintang Hadapi Kendala

Upaya penyelesaian Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang hadapi kendala. Hal ini karena masih belum selesainya status wilayah di bidang kehutanan. Karenanya apabila dimungkinkan, pihaknya berharap dapat segera menuntaskan RTRW Kabupaten Sintang tanpa melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Demikian diungkapkan perwakilan DPRD Kabupaten Sintang Heri Jamri dalam kunjungan ke Kementerian PU di Jakarta (22/7).

Ditambahkan Heri, kurang lebih masih terdapat 52 wilayah permukiman di perdesaan yang terkendala di bidang kehutanan. Namun saat ini dirasakan proses penyelesaian Raperda RTRW Kabupaten dirasakan berlarut-larut, padahal pihak kabupaten sangat membutuhkan segera Perda RTRW Kabupaten untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan.

Kabupaten Sintang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data monitoring status kabupaten/provinsi sedang melakukan proses mendapatkan Surat Rekomendasi Gubernur untuk segera melakukan pembahasan Raperda dalam Sidang BKPRN di Jakarta. Mewakili Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Mutiara K.Chotimah menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Pekerjaan Umum sedang berupaya melakukan percepatan penyelesaian percepatan Raperda RTRW Kabupaten/ Provinsi melalui kegiatan Konsultasi Manajemen Regional (KMR). KMR dilakukan dengan mengirimkan tenaga ketiga ke beberapa kabupaten/provinsi untuk mendampingi pemerintah daerah menyelesaikan Raperda RTRW.

Melalui kegiatan KMR Kementerian PU berharap kabupaten/ provinsi dapat segera menuntaskan Raperda RTRW. Kabupaten Sintang dapat melakukan upaya holding zone untuk wilayah-wilayah yang masih terkendala di bidang kehutanan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. “Sehingga upaya penyelesaian Raperda RTRW dapat dilakukan dengan cepat dan pembangunan di setiap wilayah daerah dapat terlaksana sesuai harapan pemerintah daerah dan masrakat Kabupaten Sintang,” ujar Mutiara.

Di akhir pertemuan Heri Jamri menyatakan bahwa melalui kegiatan KMR ternyata Kementerian PU berupaya keras untuk dapat segera menuntaskan Raperda RTRW. Sehingga DPRD Kabupaten Sintang menyatakan dukungan dan siap untuk membantu dengan segenap daya upaya untuk segera menyelesaikan Raperda RTRW Kabupaten Sintang. (byu/nik)




Sumber : admintaru_230711


  BERITA DARI MEDIA
1/10/2014 | http://koran.tempo.co/
Target Ruang Terbuka Hijau DKI Tak Tercapai
1/10/2014 | http://koran-jakarta.com/
PU Revitalisasi Kebun Raya di Beberapa Daerah
30/9/2014 | http://www.radarbanjarmasin.co.id/
Developer Wajib Sediakan RTH
24/9/2014 | http://www.republika.co.id
Lindungi RTH Tersisa
24/9/2014 | http://pelanginews.com
Brilian Moktar: Pelanggaran Tata Ruang Penyebab Macet

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id