Pengumuman
 Saksikan Celebrity on Vacation di Trans TV tanggal 30 Agustus 2014 Pukul 08.00 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Dirjen Penataan Ruang), 2. Ali Yusuf, S.Pt (Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman, SH. MM (Ketua JKPI) dengan tema Kota Pusaka, Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia                         Pengumuman Pemenang Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Download Buku Panduan Pelatihan Pelopor Madya Penataan Ruang Tahun 2014                         Penjaringan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        
SARAN DAN PENGADUAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BUKU TAMU

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 22 Juli 2011 | Nasional

PENYIAPAN PROGRAM KAPET 2012

Konsep pengembangan wilayah nasional mendatang, khususnya dalam pengembangan wilayah jangka menengah, semestinya tidak lagi terpusat pada proses perencanaan, namun sudah pada tahap pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Iman Soedradjat saat membuka Workshop Penyiapan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) 2012 di Batam (21/7).

Iman menyampaikan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Badan Pelaksana KAPET yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahwa tidak ada formula lain dalam pengembangan nasional selain pengembangan wilayah, dan dalam pengembangan wilayah dibutuhkan komitmen pusat dan daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini berkomitmen untuk mendukung pengembangan KAPET, dari sisi penyediaan infrastruktur.

Sejalan dengan itu, Kasubdit Wilayah II Firman H. Napitupulu menyampaikan pentingnya data base dan prioritas dalam pengembangan kawasan. “Dengan data base yang lengkap akan memudahkan bagi stakeholder dalam menentukan prioritas pengembangan kawasan, dan dengan adanya prioritas pengembangan kawasan akan terdapat fokus lokasi yang jelas, sehingga dapat mempercepat pembangunan,” tegas Firman.

Pada workshop yang dihadiri oleh perwakilan Badan Pelaksana KAPET, Satuan Non Vertikal (SNVT) KAPET, dan Pejabat Pembuat Komitmen Kapet, Kasubdit Program dan Anggaran Agus Sutanto menekankan perlunya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam penyusunan program dan anggaran dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang digariskan oleh Presiden, di samping itu juga tidak melupakan tugas utama Kementerian Pekerjaan Umum (khususnya Ditjen Penataan Ruang). “Di dalam RTRWN sudah ditetapkan indikasi program yang akan dilaksanakan, lokasinya, dan kapan akan dilakukan, sehingga harus diacu dalam perencanaan,” sambung Agus.

Agus mengingatkan agar penyusunan program dan anggaran tahun 2012 memperhatikan struktur organisasi yang baru, sesuai prioritasi kegiatan, sehingga program yang diusulkan bisa sinergis dengan kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kasubdit Evaluasi Kinerja, Joesoef Soehendy pada workshop ini membahas mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan SKPD Dekonsentrasi, KAPET, dan SNVT. Menurutnya, perlu peningkatan kualitas mekanisme pemantauan dan evaluasi SKPD Dekonsentrasi, KAPET, dan SNVT dan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pelaporan.

Sampai pertengahan Juli 2011, menurut Joesoef, berdasarkan hasil pemantauan, progres paling tinggi ada pada administrasi kegiatan, sedangkan kegiatan swakelola dan konstruksi pada umumnya progresnya masih rendah. ”Keterlambatan progres ini dapat diantisipasi dengan melakukan grand desain terhadap jangka waktu pekerjaan dan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dikoordinasikan dengan baik, sehingga progresnya bisa sesuai dengan yang direncanakan,” tegas Joesoef.

Firman menegaskan kembali agar SKPD Dekonsentrasi, KAPET, dan SNVT dapat segera menyusun usulan program tahun 2012, sesuai kebutuhan dan urutan prioritas. (dl)


Sumber : admintaru_220711


  BERITA DARI MEDIA
18/9/2014 | http://makassar.tribunnews.com
Penimbunan Laut Hambat Ranperda RTRW DPRD Makassar
13/9/2014 | http://manado.tribunnews.com
Sekda Bolsel Percepatan Raperda Tata Ruang
13/9/2014 | http://property.okezone.com
5 Tantangan Permasalahan Tata Ruang di Indonesia
12/9/2014 | http://www.republika.co.id/
Pemkot Depok Langgar Aturan Tata Ruang Kota
12/9/2014 | http://www.korankaltim.com
Jaang: Samarinda Jadi Kota Jasa

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2013 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611