Pengumuman
 Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basoeki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 16 Agustus 2010 | Wilayah II

Pentingnya RTRW Diimplementasikan Dalam Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Tata Ruang (RTR) harus terintegrasi dan diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan, baik jangka menengah maupun panjang. Hal ini karena RTR akan terwujud baik jika selaras dan sejalan dengan RPJM daerah. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu dalam rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara dan Sumba Tengah di Jakarta (13/8).

Selain itu, keberadaan RTRW dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pembangunan dan acuan bagi mengembangkan daerah, imbuh Edison.

Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun menyampaikan terima kasih atas Pemerintah dalam hal ini Ditjen Penataan Ruang terhadap percepatan penyelesaian RTRW kabupaten Maluku Tenggara. Mengingat Kabupaten Maluku Tenggara sebagian besar terdiri dari wilayah lautan, maka penataan ruang laut perlu lebih dieksplorasi. Selain itu, keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia IIIC yang melalui wilayah perairan Maluku Tenggara juga harus diperhatikan aspek pertahanan keamanannya.

Ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan terkait penyelesaian RTRW Maluku Tengah. Antara lain perkembangan antar pulau yang belum berimbang, perlunya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah, rentannya pengaruh perkembangan terhadap ekosistem pulau kecil, pentingnya menentukan arah pengembangan perkotaan agar tidak merusak kawasan lindung. Selain itu isu penting lainnya adalah keberadaan desa nelayan dan perlunya disikapi dengan optimalisasi permukiman di kawasan pesisir, serta pentingnya mengatur pasokan cadangan air tawar dan air tanah khususnya pada ekosistem pulau kecil, papar Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara Teis Lattu.

“Perkembangan yang terjadi saat ini, eksistensi kota Langgur sebagai ibukota kabupaten dan wilayah perkotaan mandiri telah terpisah dari kota Tual. Usulan untuk menjadikan Langgur sebagai PKLp telah ditanggapi positif oleh Provinsi mengingat keberadaan sarana dan prasarananya sudah cukup lengkap,” tegas Teis Lattu.

Di kesempatan yang sama dilakukan pembahasan terhadap materi teknis dan Raperda RTRW Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Bupati Sumba Tengah Umbu Sappi Pateduk menekankan pentingnya Sumba dilihat dalam kesatuan pulau. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk diperhatikan diantaranya pentingnya untuk segera mewujudkan porgram-program pembangunan, dan perlunya pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung perekonomian masyarakat. “Untuk itu, keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur di pulau Sumba akan dikembangkan untuk saling mendukung dalam satu kesatuan pulau,” tandasnya. (ffh/ibm)


Sumber : admintaru_160810


  BERITA DARI MEDIA
28/10/2014 | http://www.korankaltim.com
RTRW Provinsi Dibahas di BKPRN
28/10/2014 | http://nasional.rimanews.com/
Depok Hadapi Masalah Perizinan dan Tata Ruang
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
16/10/2014 | http://www.medanbisnisdaily.com/news
Mendagri Canangkan Batubara Pusat Kawasan Industri Aluminium

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id