Pengumuman
 Download File Cover Laporan Kegiatan 2014 (Info Lengkap Hub. Perpustaakaan DJPR 021-7221336)                         Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 10 Mei 2010 | Sekretariat

Perlunya Aturan Zonasi di Kawasan Sempadan Pantai

Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan, yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, serta berjarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Terkait penetapan sempadan pantai ini menjadi kewenangan masing-masing dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Bagian Hukum Setditjen Penataan Ruang Dadang Rukmana menyampaikan hal tersebut dalam Pembahasan Terkait Sempadan Pantai dengan Pemda Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota, Jakarta (6/5).

Lebih lanjut Dadang mengatakan, dalam menentukan kawasan sempadan pantai yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota perlu diatur kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang dilarang sesuai dengan arahan dalam RTRW Provinsi.

Saat ini, di Provinsi Bali muncul anggapan yang berkembang bahwa dalam batas 100 m tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan apapun. Hal ini tentu saja menjadi konflik karena sempadan pantai di provinsi tersebut umumnya kurang dari 100 m. “Anggapan tersebut dirasa kurang tepat karena yang terpenting bukan seberapa lebar sempadan pantai tersebut, tetapi apa yang dibolehkan dan dilarang serta menjadi ketentuan dalam aturan zonasi di kawasan sempadan pantai,” tegas Dadang.

Hal ini senada dengan ketentuan yang termuat dalam Raperpres tentang Batas Sempadan Pantai yang menyatakan bahwa di kawasan sempadan pantai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau; pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir; kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata; penelitian dan pendidikan; kepentingan adat dan kearifan lokal; pertahanan dan kemanan; perhubungan; atau komunikasi.

Kasubdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Direktorat Penataan Ruang Wilayah II Suryaman Kardiat menyatakan, kawasan suci dan tempat suci di Provinsi Bali dapat dibangun di kawasan sempadan pantai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini karena kepentingan adat dan kearifan lokal merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan sempadan pantai.

”Ke depan, perlu adanya pemahaman yang benar bagi provinsi dan kabupaten/kota mengenai ketentuan minimal 100 m untuk sempadan pantai. Selain itu, tidak menutup kemungkinan apabila suatu wilayah yang dalam batas 100 meter memang dilarang untuk kegiatan apapun,” tegas Suryaman. (ai/ibm)


Sumber : admintaru_100510


  BERITA DARI MEDIA
12/11/2014 | http://www.indopos.co.id/
Hari Tata Ruang, Momentum Keberlanjutan Kota
12/11/2014 | http://wartakota.tribunnews.com/
Pakar : Jakarta Perlu Tambah Ruang Terbuka Biru
11/11/2014 | http://news.bisnis.com/
Pendirian Perumahan Cluster Dan Apartemen Di Tangsel Tanpa Landasan
8/11/2014 | http://warta-andalas.com/
Di Depan Menteri PU, Wako Riza Tandatangani Piagam Kota Hijau
6/11/2014 | .republika.co.id
Tata Ruang Banyuwangi Masuk Nominasi Penghargaan PU

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2014
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id